Dikatakan anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, H. Dadang Rusdiana Senin (18/2), Disnakertrans harus mampu memfasilitasi masalah tersebut.  Meskipun tanggung jawab sepenuhnya ada di tingkat pusat, namun sebagai tanggung jawab moral karena korban adalah warga Kab. Bandung, maka Disnakertrans bisa memfasilitasi pihak keluarga, baik dengan perusahaan penyalur tenaga kerja maupun dinas lain yang terkait.

    Permasalahan ini, ujar Dadang, jangan dibiarkan berlarut-larut karena akan memberikan preseden buruk bagi pemerintah sebagai pelayan warganya. Dengan langkah-langkah proaktif yang dilakukan setidaknya akan diketahui perkembangannya sehingga pihak keluarga memperoleh kepastian kapan pemulangan jenazah bisa dilakukan.

    Menyinggung proses pemberangkatan yang tidak dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dilakukan, Dadang menegaskan, koordinasi antarlembaga bisa ditempuh. Setidaknya ada permohonan dan dorongan dari pemkab Bandung sendiri karena ini adalah warganya dan selanjutnya kewenangan penuh bisa dilakukan oleh Departemen Luar Negeri.

    Disnakertrans, lanjutnya, harus memiliki data base terhadap ketenagakerjaan, khususnya mereka yang berangkat keluar negeri sehingga dapat dilakukan pengecekan saat terjadi permasalahan. Ini pelajaran bagi kita semua dan kami hanya mendorong agar dinas terkait melakukan langkah-langkah yang tepat agar segera usai permasalahannya.