Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung melaksanakan diskusi bersama untuk pemilu 2024
Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung melaksanakan diskusi bersama untuk pemilu 2024 yang kondusif di wilayah Kabupaten Bandung. Diskusi tersebut dilaksanakan di Mapolresta Bandung, Jalan Bhayangkara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Senin (20/2/23).
Hadir dalam Diskusi, para ketua 18 partai politik peserta pemilu 2024 di Kabupaten Bandung, para pengurus Ormas, MUI, organisasi mahasiswa maupun pihak lainnya.
Selain diskusi, dilakukan pula deklarasi pemilu damai 2024 di wilayah Kabupaten Bandung oleh 18 parpol yang hadir dan dituangkan dalam penandatangan bersama yang turut disaksikan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, KPU dan Bawaslu Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung Dadang Surpiatna mengapresiasi dilaksanakannya diskusi bersama untuk pemilu 2024 yang kondusif di wilayah Kabupaten Bandung tersebut. "Diskusi bersama yang diprakarsai Pak Kapolresta Bandung ini sangat luar biasa. Apalagi, tahapan pemilu sudah berjalan," kata Dadang Supriatna.
Menindaklanjuti Deklarasi bersama ini, Bupati Bandung mengatakan bahwa Bawaslu, KPU, Polresta Bandung maupun pemerintah Kabupaten Bandung akan terus melakukan sosialisasi, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menghadapi pemilu 2024.
"Dengan dilaksanakannya deklarasi bersama oleh semua pimpinan partai politik ini menggambarkan bahwa semua partai politik sudah siap menjadi peserta pemilu dengan damai, Katanya
Bupati meminta agar dalam pemilu 2024 Tidak tejadi black campaign. Namun setiap partai mengedepankan konsep adu gagasan, visi misi yang lebih baik, sehingga pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Bandung bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan juga kondusif.
"Tentunya, ini bisa dipahami oleh semuanya. Termasuk saya akan menugaskan ke Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung untuk selalu memberikan pemahaman dan terutama kepada pemilih pemula supaya wajib dalam pelaksanaan pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Bandung mengingatkan bahwa pada pemilu 2024 mendatang Kabupaten Bandung masuk dalam kategori rawan ketiga secara nasional. Untuk itu, Bupati Dadang Supriatna berharap ada kesepakatan bersama antara parpol, stakeholder, ormas Islam, LSM dan pihak-pihak terkait agar bisa megambil keputusan sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar, sukses, jujur dan adil.
"Jangan sampai ada ujaran kebencian. Beda pilihan sah-sah saja. Sudah pada dewasa, " Bupati kembali menegaskan.
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo menyatakan, tujuan dari kegiatan diskusi bersama antara Forkopimda Kabupaten Bandung dengan para ketua partai politik peserta pemilu serta ormas, organisasi masyarakat adalah untuk menciptakan pemilu yang aman, damai dan kondusif.
Menurut Kapolres Bandung, pelaksanaan diskusi bersama ini berdasarkan analisa dan evaluasi pemilu sebelumnya.
."Permasalahan yang terjadi di pemilu 2019. Kita diskusikan bersama. Supaya di pemilu 2024 tidak terjadi kembali dan kondusif," katanya.
Terutama, kata Kusworo, terkait kesehatan para penyelenggara pemilu, yang oleh pemerintah daerah akan difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami menghimbau agar tidak terjadi adanya kampanye-kampanye yang sifatnya negatif campaign atau black campaign," katanya.
Menurutnya melalui diskusi bersama ini diharapkan dapat meminimalisir adanya politik identitas yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu Kusworo mengungkapkan banhwa melalu kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan silaturahmi antar setiap unsur yang terlibat dalam pemilu 2024.
Berdasarkan pelajaran dari permasalahan pada Pemilu 2019, Kapolresta Bandung berharap pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Bandung berjalan aman dan kondusif dan dapat meminimalisir potensi permasalahan yang muncul.
Menurutnya, Jajaran Polresta Bandung akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Diskominfo untuk bersama-sama melaksanakan patroli siber.
"Jangan sampai ada hoaks, ujaran kebencian, ajakan di media sosial yang sifatnya adalah mengkotak-kotakan, terpolarisasi atau ada gap yang bisa menimbulkan panas. Hangat boleh namanya juga demokrasi. Beda pendapat sebuah keniscayaan. Jangan ada pemaksaan pendapat," tuturnya.
Kusworo juga turut mengungkapkan problem pemilu tahun 2019 adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang sakit hingga meninggal.
"Kami berharap pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Ajak masyarakat kita. Tingkatkan kesadaran masyarakat. Bhabinkamtibmas, Babinsa, kades untuk mengajak masyarakat kita sebanyak mungkin. Semakin tinggi masyarakat partisipasi dalam pemilu, legitimasi pemilu akan baik," pungkasnya.
