Tangani Bencana, Kapasitas PB Perlu Diperkuat “Masyarakat Siap Untuk Selamat”

Selasa, 27 Februari 2018

Kabupaten Bandung sudah ditetapkan sebagai wilayah rawan bencana di Indonesia. Menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH,S.Ip.,M.Ip menegaskan bahwa dalam menangani bencana, kapasitas Penanggulangan Bencana (PB) di berbagai lini perlu diperkuat.

Hal tersebut menurutnya sangat penting, karena meski Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pencegahan, tetap saja kembali pada kesiapan dan kekuatan individunya sendiri.

“Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat di Kabupaten Bandung, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak tanpa kecuali, karena bencana adalah urusan semua pihak,” tegasnya, saat ditemui di rumah dinasnya, Sabtu (24/2/2018).

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, PB adalah tanggungjawab 3 pilar, yakni pemerintah, dunia usaha juga masyarakat.

Maka menurutnya, tidak salah jika masyarakat turut dilibatkan dalam program dan kegiatan PB.

“Masyarakat perlu diberikan penjelasan, bahwa tanggung jawab PB itu bukan hanya pemerintah. Tapi ada juga keterlibatan pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Sesungguhnya, upaya yang dilakukan Pemkab sudah maksimal, namun belum ada hasil yang signifikan. Karena permasalahan pengelolaan lingkungan sangat kompleks dan belum disadari bersama,” ucap Bupati.

Penanganan masalah banjir di Kabupaten Bandung kata dia, adalah masalah bersama. Karena sejak tahun 1980 an banjir sudah melanda Bandung saat itu.

Setiap periode Kepala Daerah memilki strateginya sendiri dalam PB banjir.

Periode sekarang Pemkab melakukan tindakan pencegahan bencana, seperti mitigasi wilayah rawan bencana, penguatan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan, juga pemenuhan kebutuhan logistik bagi aparat desa.

“Selain upaya preventif, Pemkab juga melakukan tindakan responsif terhadap kejadian bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) juga stakeholder lainnya,” pungkas Dia.

Sementara, ditemui di tempat yang berbeda, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bandung Achmad Djohara menjelaskan, selama masa status siaga bencana sejak 2 November 2017 hingga 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah penanganan.

“Selama masa siaga ini, kami sudah mengaktifkan posko di wilayah Baleendah. Dengan kekuatan personil Satgas yang siaga selama 24 jam sebanyak 20 orang plus relawan. Selain itu peralatan evakuasi, kebutuhan dasar pengungsi, logistik kita pastikan sudah siap,” ujar Adjo sapaan akrabnya.

Upaya lain sebagai antisipasi dampak bencana, kata Achamd Djohara, BPBD sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan, baik internal Pemkab Bandung, maupun dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagai tindaklanjut dari SK penetapan Bupati Bandung tentang siaga darurat bencana yang ditetapkan dari 2 november 2017 hingga 31 mei 2018.

“Selain itu, kami lakukan Pemantauan dan monitoring Ke 31 Kecamatan, Desa/Kelurahan, OPD Kabupaten Bandung dan Para Penggiat Kebencanaan, dengan mengguanakan Perangkat Komunikasi Radio, Telpon, Internet Sosial Media dll. Sedangkan mengenai pergerakan tanah di Pangalengan dan desa Rawabogo, sudah di pasang sensor pergerakan tanah, serta sensor TMA (Tinggi Muka Air) di Sungai Citarum,” imbuh Kalak yang baru beberapa bulan menjabat itu.

Dalam melakukan PB, pihaknya telah memeriksa semua kelayakan dan kelaikan peralatan yang akan digunakan. Kemudian tambahnya, karena fungsi BPBD adalah komando dan koordinasi, maka secara berkala, koordinasi intensif selalu dilakukan.

“Kami kerahkan se optimal mungkin, baik seluruh pegawai BPBD maupun satgas yang sudah dilatih oleh BPBD. Siap siaga melalui piket dan memantau setiap perkembangan situasi, melakukan pengamatan serta informasi melalui situs BNPB. BPBD Prov. Jabar, WCPL ITB, SADEWA 4.0, dll” kata dia.

Mengenai kejadian bencana terakhir tandasnya, di Kec. Baleendah, Kec. Dayeuhkolot, Kec.Bojongsoang, banjir disebabkan curah hujan yang sangat tinggi dari sore sampai malam di Wilayah kota Bandung dan Wilayah Kab. Bandung Sehingga Sungai Cikapundung, Sungai Cusangkuy, Dan Sungai Citarum Meluap Kepemukiman.

Achmad Djohara mengimbau, agar masyarakat lebih siaga dan waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi.

Dengan pengetahuan dan pelatihan yang dilaksanakan di beberapa wilayah rawan bencana, dia berharap masyarakat bisa ikut meminimalisir dampak dan risiko bencana.

“Masyarakat diharapkan mampu melakukan penyelamatan pertama sebelum petugas kami datang, sehingga risikonya bisa ditekan,” tutupnya.

Press Release Kominfo Setda.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup