Sekda Dorong Warga Kompak Jaga Lembur

Senin, 26 Februari 2018

Beberapa waktu lalu, masyarakat dikejutkan dengan kejadian intoleleransi terhadap tokoh agama di Kabupaten Bandung.

Kasus penyerangan pimpinan pondok Pesantren Al-hidayah kampung Santiong Desa Cicalengka, menjadi kejadian yang perlu diwaspadai bersama. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H.Sofian Nataprawira, MP medorong masyarakat untuk menjaga kekompakan untuk ‘Jaga Lembur” ( jaga kampung) guna mengantisipasi tidak terulang kembali kejadian serupa.

“Sebagai langkah preventif saya dorong warga, selain menjaga kekompakan di berbagai lini, mulai dari kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa hingga RT dan RW untuk jaga lembur, juga harus memetakan antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ungkap Sekda saat menerima kunjungan dalam rangka koordinasi dan pengendalian kewaspadaan nasional di kabupaten Bandung dengan Tim Kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Kemenkopolhukam) RI di ruang rapat Sekda, Kamis (22/22/218).

Dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Bandung, pihaknya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah melakukan komparasi dengan berbagai pihak, seperti dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), unsur Kementrian Agama (Kemenag) serta yang lainnya.

“Pemerintah menjamin keamanan warganya, tapi keamanan menjadi tanggungjawab bersama. Untuk itu kami sudah melakukan komparasi dengan berbagai pihak. Namun perlu ditelusuri, apa yang menjadi tujuan berkembangnya aksi penistaan toleransi beragama ini, masyarakat harus tenang melaksanakan aktivitas ibadah, jangan sampai salah sasaran,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Deputi 3 Bidang Koordinator Kewaspadaan Nasional dari Kemenpolhukam Jaya Darmawan mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan koordinasi ke daerah-daerah, salah satunya ke Kabupaten Bandung guna menginventarisir potensi masalah yang terjadi.

“Koordinasi ini kami lakukan untuk mendengar langsung dari bawah, berdiskusi memecahkan masalah yang sekarang ramai, terkait dengan penganiayaan para rokoh agama, pengrusakan rumah ibadah dan penistaan agama. Sehingga nanti, kita cari akar permasalahan dan solusinya,” kata Jaya Darmawan.

Dia mengungkapkan, dalam menjalankan koordinasi dan pengendalian kewaspadaan tersebut Kemenpolhukam melakukan belanja masalah, sehingga menurutnya permasalah yang terjadi di ranah bawah jangan sampai ada distorsi informasi kemana mana.

“Koordinasi ini, kalau istilah kami belanja masalah, supaya informasinya tidak ada distrorsi. Kemudian untuk mengetahui gambaran permasalahan serta upaya yang telah dilakukan. Hasilnya akan menjadi bahan rapat di tingkat atas, kementrian dan lembaga. Sehingga membuat sebuah kesimpulan dan keputusan bagi menkopolhukam, dan akan dilaporan juga ke presiden tentang dinamika kejadian yang mengancam ketahanan dan kewaspadaan bangsa, baru kemudian ada keputusan,” ujarnya.

Mengenai pemantauan yang dilakukan, pihaknya mengaku sudah melakukan monitoring ke beberapa wilayah. Temuan pertama terjadi di Cicalengka, kemudian berkembang ke Yogyakarta, Jawa Timur lalu Majalengka.

Namun informasi kemudian terdistorsi (menyimpang) dari kejadian sebenarnya oleh media.

“Bisa saja ini distrosi dari pemberitaan, salah satunya setelah kita konfirmasi ternyata bukan ulama yang sengaja dibunuh, tapi kejadiannya itu ulama memergoki maling, kemudian untuk menyelamatkan dirinya, pelaku kemudian membunuh ulama, bukan sengaja dibunuh oleh orang sakit jiwa. Maka kita harus cari data , sehingga isu yang berkembang tidak menimbulkan keresahan,” terang Jaya.

Dia berharap, situasi tersebut bisa cepat diredam, masyarakat lebih menjalin kekompakan lebih erat, saling menjaga satu sama lain, toleransi dan tidak mudah tersulut isu yang tidak jelas.

“Jalin kekompakan sesama warga, aktifkan lagi siskamling dan gerakan karang taruna, saling menjaga lingkungan dari segala ancaman, sehingga segala aktivitas bisa berjalan aman,” pungkas Jaya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Iman Irianto berpendapat, untuk penanganan yang dilakukan oleh aparat diharapkan bukan hanya terkait fakta hukum, korban, pelaku, saksi dan lainnya, dengan fenomena yang terjadi secara berulang, proses pendalaman motif juga perlu dilakukan.

“Dengan fenomena yang marak terjadi, kami dari Kesbangpol banyak menerima pertanyaan dari tokoh masyarakat, khususnya pimpinan ormas keagamaan. Maka dengan kehadiran Kemenpolhukam ini, kita harapkan bisa memberikan pemahaman, kondisi sesungguhnya dengan pembahasan potensi masalah. Tidak dengan praduga dan asumsi, apalagi berkaitan dengan tahun politik saat ini,” harapnya Iman berharap juga, untuk benar-benar terciptanya kondusifitas nantinya, pemerintah di tingkat atas yang menaungi institusi tertentu bisa segera menyampaikan pernyataannya terkait fenomena dan solusi yang harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya.

“Masyarakat masih belum paham, apa yang sebenarnya terjadi. Semoga dengan dilakukannya koordinasi dengan Kemenpolhukam ini, bisa mengeluarkan penjelasan-penjelasan dan solusi tindakan untuk terwujudnya kondusifitas di seluruh nusantara,” tandasnya.

Press Release Kominfo Setda.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Rangkaian Millenial Road Safety Festival (MRSF) 2019, yang ditandai dengan Pataka Relay, kali ini be
Adanya sedimentasi dan penyempitan di bagian hilir Sungai Cilember di Kelurahan Melong dan Cimahi Te