PTSP Kab. Bandung

MOTTO : " PRASASTI " ( PRAKTIS TRANSFARAN PASTI )

             
               IZIN ITU MUDAHMENGAPA JADI SULIT ...!!!

               KAMI AKAN MEMBERIKAN BUKTI BUKAN JANJI... !!!

DASAR HUKUM PPTSP
1. UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL NO. 25 TAHUN 2007, TENTANG PENANAMAN MODAL;
2. INPRES NO. 3 TAHUN 2006, TENTANG PAKET KEBIJAKAN IKLIM INVESTASI;
3. PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2006, TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
    TERPADU SATU PINTU;
4. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009, TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIBIDANG
    PENANAMAN MODAL;
5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. 21 TAHUN 2007, TENTANG PEMBENTUKAN
    ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG;
6. PERATURAN BUPATI BANDUNG NO. 42 TAHUN 2012, TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
    PERIZINAN TE RPADU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  KABUPATEN;
7. KEPUTUSAN BUDAPATI BANDUNG NO. 503/Kep.122-BPMP/2008 TENTANG PEMBENTUKAN
    TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN BANDUNG.


PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2006 TTG PEDOMANPENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU :

1. PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYELENGGARAKAN PTSP;
2. BUPATI/WALIKOTA MENDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
    DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA PTSP UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PELAYANAN;
3. PELAYANAN DAN KOORDINASI DILAKUKAN OLEH SATU INSTANSI BAIK MENYANGKUT
    ADMINISTRASI MAUPUN TEKNIS, MEKNISME KOORDINASI YANG DIPERLUKAN DALAM
    PEMROSESAN PERIZINAN DILAKUKAN MELALUI MEKANISME TIM TEKNIS;
4. BENTUK PPTSP : DINAS, BADAN, KANTOR;
5. PROSES PERIZINAN SELAMBAT-LAMBATNYA 15 HARI;
6. TERSEDIA MEKANISME PENGADUAN.

JENIS PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KAB. BANDUNG:

1. IZIN LOKASI;
2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);
3. IZIN GANGGUAN;
4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN;
5. SURAT IZIN USAHA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
6. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (PERLUASAN DAN PERUBAHAN);
7. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL (IZIN USAHA, IZIN USAHA PERLUASAN, IZIN USAHA
    PENGBUNGAN/MERGER DAN IZIN USAHA PERUBAHAN;
8. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI);
9. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK);
10. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME;
11. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH;
12. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI);
13. IZIN LIMBAH B3;
14. IZIN RUMAH SAKIT;
15. IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM);
16. IZIN MENDIRIKAN MENARA (IMM);
17. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP);
18. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG);
19. IZIN LINGKUNGAN;
20. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL.

LARANGAN KEPADA KONSUMEN UNTUK TIDAK MEMBERIKAN TIPS ATAS LAYANAN YANG DIBERIKAN/GRATIFIKASI.