Instansi terkait dari dua pemerintahan daerah sudah melakukan pertemuan di Soreang, Senin (18/2). Inti pertemuan ini membahas rencana pembentukan tim inventarisasi aset dan utang piutang Pemkab Bandung, yang akan diserahkan kepada Pemkab Bandung Barat. Tim ini beranggotakan dari Pemkab Bandung dan Pemkab Bandung Barat. Namun saat masih dalam proses pembentukan tim, aset sudah mulai ditarik, kata Asisten Ekbang KBB, Megahary di Padalarang, Selasa (4/3).

    Meski sudah dilakukan penarikan sebelum tim inventarisasi dibentuk, Megahary mengatakan, tidak mungkin Pemkab Bandung Barat mempertahankan aset yang bukan miliknya. Sesuai Undang-undang 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan KBB bahwa penyerahan atau penarikan aset, paling lambat dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

    Kabag Umum Setda KBB, Wandiana menambahkan, meskipun aset milik Kab. Bandung yang ada di KBB sudah mulai ada yang ditarik, bukan berarti pembentukan tim inventarisasi aset dan utang piutang dibatalkan. Tim ini tetap harus dibentuk sesuai keputusan hasil rapat koordinasi antara Pemkab Bandung dan Pemkab Bandung Barat. Kita beralasan pembentukan tim inventarisasi sangat dibutuhkan, agar tidak sampai terjadi perbedaan perhitungan antara versi Kab. Bandung dengan Kab. Bandung Barat.

    Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kab. Bandung, Agus Yasmin menegaskan, penarikan aset tidak dilakukan sekaligus namun secara bertahap. Kab. Bandung hanya akan menarik aset yang mendesak dibutuhkan. Selama aset milik Kab. Bandung yang ada di Kab. Bandung Barat mendesak dibutuhkan ataupun ketika ditarik dapat dipelihara dengan baik, itulah yang akan ditarik. Sebaliknya jika masih dibutuhkan oleh Kab. Bandung Barat dan belum diperlukan Kab. Bandung, tidak mungkin ditarik sekarang.

    Penarikan aset sudah mulai dilaksanakan Satpol PP Kab. Bandung, Senin (3/3). Untuk melaksanakan penarikan aset dikerahkan 25 petugas Satpol PP. Salah satu aset yang ditarik adalah sepeda motor patwal yang digunakan untuk mengawal mobil Pj. Bupati Bandung Barat, Tjatja Kuswara.