Pemkab Diharapkan Perbaiki Sistem
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Arifin Sobari mengatakan itu ketika ditemui, Senin (24/3). Sungguh memprihatinkan, pendidikan di Kabupaten Bandung berada di urutan ke 20 se-Jawa Barat dan berada dalam status pratama. Hal itu harus segera diantisipasi agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung dapat meningkat.
Diberitakan sebelumnya, dari 25 kabupaten kota di Jawa Barat, Kab. Bandung menduduki posisi ke-20 dalam penuntasan Wajar Dikdas. Status pratama yang disandang menunjukkan bahwa Wajar Dikdas di daerah tersebut belum tuntas.
Arifin mengatakan, ada tiga hal yang harus diperhatikan Pemkab Bandung untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pertama, aparatur yang memiliki wewenang dalam mengatur pendidikan di Kab. Bandung harus memiliki kompetensi dan pengalaman. Oleh karena itu, Bupati Kab. Bandung diharapkan lebih selektif dalam memilih pemimpin di Dinas Pendidikan.
Hal kedua yang harus diperhatikan adalah evaluasi efektivitas dana pendidikan. Dana Rp 600 miliar untuk pendidikan di Kab. Bandung merupakan anggaran yang cukup besar. Karena itu, butuh sistem pengelolaan yang baik dan benar. Supaya anggaran pendidikan terealisasikan sesuai dengan porsinya, diperlukan pengelola yang berkompeten. Jadi, yang merasa nggak punya pengalaman, sebaiknya mundur saja.
Penambahan sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal ketiga yang mutlak diperlukan untuk memfasilitasi para pendidik dan pelajar di Kab. Bandung. Masih minimnya fasilitas pendidikan tak pelak selalu menjadi persoalan dalam menuntaskan Wajar Dikdas.
Menanggapi soal Kabupaten Bandung yang berada dalam kategori pratama, Bupati Obar Sobarna akan mengupayakan meningkatkan APK (angka partisipasi kasar). Saat ini pencapaian APK Kab. Bandung 83%. Target tahun ini minimal 93%, yang berarti masuk ke dalam kategori penuntasan utama, saat ditemui di sela-sela acara Sarasehan Gerakan Koperasi di Gedung Sentral Bisnis KUKM Jln. Soekarno-Hatta Bandung.
Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Selasa 25 Maret 2008