Pemkab Bandung Raih Swasti Saba Wiwerda 

Kamis, 12 April 2018

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menerima penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asisten Pemerintahan Pemerintah provinsi Jawa Barat IR. Koesmayadi, TP kepada Sekretaris Daerah Ir. Sofian Nataprawira, MP di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat, Rabu (11/4).

Penghargaan Wiwerda (Pembinaan) kali ini merupakan tingkatan kategori yang dipilih oleh Kabupaten Bandung untuk empat tatanan Kabupaten/ Kota Sehat yaitu Kawasan Pemukiman Sarana Prasarana Umum yang Sehat, Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri, Kawasan Pariwisata Sehat serta Kawasan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS) Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Dadang M. Naser mengungkapkan, hadirnya FKBS turut mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Bandung yang sehat, bersih, aman dan nyaman secara terintegrasi. Hal tersebut terlihat dengan diraih penghargaan swasti saba padapa sebelumnya pada tahun 2015 yakni 2 tatanan Kabupaten/ Kota sehat.

“Dengan bertambahnya menjadi 4 tatanan, tentu saja penghargaan ini harus bisa meningkatkan motivasi bahwa hasil yang ingin dicapai dari program ini bukan hanya predikat Kabupaten/Kota Sehat, namun juga peningkatan inovasi, harmonisasi dan sinergitas pembangunan antara masyarakat dan pemerintah, yang nantinya akan berdampak positif bagi masyarakat ” ucapnya.

Lebih lanjut Dia mengatakan, selama proses pembinaan yang dilakukan ke wilayah Kabupaten Bandung, banyak potensi, inovasi serta kreativitas pemerintah daerah dan warga yang saling bersinergis. Hal itu kata Dia, cukup mendukung percepatan dalam menciptakan kondisi kabupaten Bandung yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

“Beberapa Inovasi program yang mendukung, Kabupaten Bandung yakni deklarasi stop BABS Dan stop buang sampah sembarangan, Puskesmas ramah disabilitas, Pendirian taman bermain khusus difable yang bekerjasama Dengan IKKADK (ikatan komunikasi keluarga anak Dengan kecacatan), Dan juga Save Children, Edible garden yg bekerja sama dengan LPPM Unpad di cileunyi, kemudian tersedia Rumah pangan Lestari, green house di rumah dinas bupati Bandung," tandas Istri Bupati Bandung itu.

Selain itu ungkap Dia, dilakukan juga Rodshow di 7 dapil untuk membentengi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan, dengan dukungan dari berbagai pihak, Sosialisasi narkoba Dan HIV aids dari FKBS, adanya Konsorsium leuweung sabilulungan, kemudian Pendidikan masyarakat ke sekolah dan pangkalan ojek mengenai kesadaran dan keamanan berlalu lintas.

“Sedangkan inovasi untuk tatanan ketersediaan pangan dan gizi, disediakan jajanan khas rakyat (jakhara), Cooking class permintaan masyarakat dari penerima KRPL dengan teknologi pangan Unpad dan digelorakan Senam sehat sabilulungan di setiap lapisan masyarakat, inspirator lingkungan, Sosialisasi pengolahan sampah di Masyarakat hadirnya Tim kebersihan satpol PP di car free day," tukas Ibu yang biasa disebut Teh Nia itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H.Sofian Nataprawira,MP menambahkan, inovasi 4 tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang sudah ditempuh oleh Kabupaten Bandung, sesungguhnya sudah sesuai dengan visi Bupati Bandung untuk mewujudkan 5 program prioritas pembangunan, yakni pembangunan bidang infrastruktur dengan poin terwujudnya kawasan Pemukiman Sarana Prasarana Umum yang Sehat. Yakni sudah terbangun sarana dan prasarana umum yang sehat seperti Permukiman sehat di Kampung Wangun Desa Pasirmulya Kecamatan Banjaran, Sekolah sehat di SMP 1 Cimaung, Pasar sehat Margahayu juga sungai yang bersih.

“Selain itu lanjutnya untuk priotitas pembangunan bidang SDM, ada juga tatanan masyarakat sehat mandiri, dengan lokus di Desa Pasirmulya juga, dengan peningkatan posyandu serta hadirnya bank sampah di wilayah Kec.Cimaung, yang juga mendukung priotitas pembangunan bidang lingkungan. Sementara untuk tatatan Kawasan Pariwisata Sehat berlokasi di Situ Cileunca Pangalengan dengan program prioritas pembangunan bidang ekonomi masyarakat, serta pembangunan bidang pangan yang ada pada tatatan kawasan ketahanan pangan dan gizi, dengan lokus di Lumbung Pangan subur Mukti Kec.Cimaung,” urainya.

Sekda menilai, penghargaan Kabupaten/Kota Sehat yang di berikan kepada Kabupaten Bandung merupakan keberhasilan terselenggaranya beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi, “juga program yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan perubahan pola hidup, perilaku masyarakat serta komitmen besar terhadap tujuan pembangunan kesehatan,” ungkap Sekda.

Kemudian, Asisten Pemerintahan Pemprov Jabar IR. Koesmayadi, TP memaparkan, Penghargaan yang diberikan Kementrian Kesehatan harus diprioritaskan untuk pola pemberdayaan masyarakat. Swasti saba ini kata dia, merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Kabupaten/ kota dalam rangka menyelenggarakan Kabupaten/ Kota yang sehat.

“Triple Problem harus bisa teratasi di seluruh daerah, yakni masih tingginya penyakit infeksi, penyakit tidak menular, dan penyakit yang seharusnya sudah teratasi. Untuk itu pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menjadi sangat penting sebagai sebuah upaya aktif dan proses partisipasi antara individu, masyarakat, dan organisasi, dan stakeholder.

Penyelenggaraan kabupaten kota sehat dengan tujuan mendorong terciptanya kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh penduduk. “Melalui penerapan beberapa tatanan, kegiatan yang terintegrasi dan disepakati oleh pemerintah daerah dan masyarakat lanjutnya, kunci dari penyelenggaraan urusan kabupaten/ kota sehat yaitu terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dengan begitu program ini harus lebih berorientasi pada proses yang berjalan nya terus menerus, dimulai dengan kegiatan prioritas dalam terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” pungkasnya.

Sumber : Press Release Kominfo Setda

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup