Pasien Askeskin dan Korban KDRT Jadi Perhatian PKK Kab. Bandung

Rabu, 13 Februari 2008

Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-35 PKK tahun 2007 tingkat kabupaten, akan dilakukan Rabu (13/2) ini dan acara akan dihadiri Bupati Bandung, H. Obar Sobarna, S.I.P. Ketua TP PKK merasa puas dengan diberikannya fasilitas dan perawatan lengkap oleh pihak RSUD. Kami tidak melihat adanya perbedaan perawatan terhadap pasien Askeskin dan non-Askesin.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RSUD Soreang, dr. Nike Resmiati mengatakan, jumlah pasien Askeskin sejak 2002 hingga 2007, tercatat 17.554 orang dengan jumlah biaya yang telah digunakan sebesar Rp 3.520.602.000. Dari biaya sebesar itu, PT Askes baru membayar ke RSUD Soreang sebesar Rp 2.011. 455.000 sehingga masih punya tunggakan sebesar Rp 1.509.146.400.

Sedangkan dana dari APBD Kab. Bandung 2007 yang terserap, lanjut Nike, sebesar Rp 158.487.100 dengan jumlah pasien sebanyak 1.056 orang. Dana sebesar ini paling banyak digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp 10.037.150 dengan jumlah pasien 1.031 orang.

Diakui Nike, masih terdapat keluarga pasien yang kurang memahami prosedur pengurusan jaminan, yang disebabkan masih lemahnya sosialisasi mengenai prosedur mendapatkan pelayanan kesehatan untuk peserta Askeskin.

Sementara itu, terkait dengan KDRT, Ny. Iyan menyatakan keprihatinannya. Dalam kunjungannya, secara khusus Ny. Iyan memberikan bantuan kepada Ny. Srimaya, warga Kp. Pasawahan, Desa Sayati, Kec. Margahayu, yang putri pertamanya Kartika meninggal akibat KDRT.

Menurut Ny. Hj. Iyan Obar Sobarna, terjadinya KDRT di sejumlah keluarga karena terpicu beban ekonomi yang cukup berat. Selain dipicu oleh hal tersebut, juga karena lemahnya pembinaan akidah dan rendahnya pendidikan formal si pelaku.

Sumber : Harian Umum Galamedia, Rabu 13 Februari 2008

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup