KKP Apresiasi Bupati Dalam Pembangunan PIM

Senin, 17 Juni 2019

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam mempersiapkan Pasar Ikan Moderen (PIM).

Hal tersebut ia ungkapkan dalam pertemuannya dengan Bupati Bandung H.Dadang M.Naser, di rumah jabatannya di Soreang, Jum’at (14/06/2019).

Sekjen menilai, keseriusan itu dinilainya terlihat dengan segera dilakukannya eksekusi langsung oleh bupati, ketika mendapat alokasi pembangunan PIM, membuktikan Bupati responsif terhadap program pusat dan sejalan dengan program Kabupaten Bandung

“Bupati sudah memerintahkan akan mengoperasikan PIM. Langsung mengambil alih, ini menjadi salah satu bahkan mungkin satu-satunya pemimpin daerah, yang mengambil alih tanggungjawab dengan mengekseskusi saat pertama kali akan dibangun,” ujar Nilanto.

Disamping itu, Nilanto menyebut beberapa hal lain yang menjadi bukti keseriusan Pemkab Bandung. Yaitu dengan sudah ditetapkannya penanggung jawab operasional PIM kepada PT. Citra Bangun Selaras (CBS). CBS itu sendiri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bandung.

Nilanto berujar bahwa dengan sudah ditetapkannya pengelola PIM, menunjukkan tidak adanya masalah antara jeda setelah pembangunan selesai, penambahan pekerjaan dan hingga pengelola siap beroperasi.

Selain itu, dengan digelontorkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung akan mewujudkan perencanaan yang optimal, terutama dengan penambahan landscape taman, eskalator, area parkir, pemagaran dan sarana prasarana lain. Hal tersebut sebagai upaya menciptakan kenyamanan warga Kabupaten Bandung sebagai konsumen.

“Alokasi anggaran (dari pusat) hanya Rp. 28 Miliar. Kita lakukan budget cut dalam perjalanan namun Bupati dengan cepat mengambil alih agar PIM segera usai dan utuh. Terimakasih, Pemkab Bandung mau melengkapi fasilitas penunjang dari desain awal PIM,” tambah Nilanto.

Tak hanya mengapresiasi keseriusan Pemkab Bandung dalam mempersiapkan PIM, Sekjen KKP pun mengimbau langsung kepada Bupati untuk memberikan peluang bagi para pedagang se-Bandung Raya untuk bisa memanfaatkan fasilitas PIM Sabilulungan karena sudah lengkap dan memiliki fasilitas pengolah limbah.

Menanggapi hal tersebut Bupati Bandung H. Dadang M. Naser menyatakan, Kabupaten Bandung sebagai daerah penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, siap menjadi pusat penjualan ikan.

Ia juga mengatakan pengalokasian APBD serta merta karena pihaknya ingin merampungkan pembangunan PIM, agar segera beroperasi melayani kebutuhan warga Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi ikan yang aman, bermutu dan bergizi baik.

“Sejujurnya ini menjadi cita-cita saya sebelum menjadi bupati, ketika melihat hal serupa ada di luar negeri. Juga ini menjadi salah satu upaya pemkab dalam menangani permasalahan stunting di Kabupaten Bandung,” ujar bupati.

Menurutnya dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM), ikan menjadi makanan yang sangat penting. Dalam hal itulah ia mengimbau kepada pengelola, untuk terus berinovasi agar PIM ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Tentunya ketersedian, kualitas dan distribusi menjadi hal yang sangat ia tekankan.

“Mengenai alokasi APBD untuk PIM, di antaranya berupa penunjang pemagaran dan taman. Pengerjaannya sudah dilakukan pada bulan Mei ini, dan direncanakan selesai Agustus mendatang. Sementara untuk penataan lahan parkir dan eskalator, saat ini tengah dilakukan lelang,” ujarnya didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Ir. H. Dadang Hermawan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ir. H. Agus Nuria A.

Ia pun sudah mengimbau jajarannya untuk mempercepat penyelesaian hal terkait regulasi dan teknis. Saat ini peraturan bupati sebagai legal standing penugasan CBS sebagai pengelola PIM, sudah rampung 80% dan berada di tahap akhir.

Hal tersebut diakui Direktur Utama PT. CBS Aditia Yudhistira Yogas, yang mengungapkan bahwa pihaknya mendapat kemudahan dalam penyusunan terkait pengelolaan PIM. “Kami terus berkomunikasi yang difasilitasi oleh Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan (Ekjah), Kepala Dispakan serta jajaran. Dipermudah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kami juga dibantu oleh PT. Berkah Garut Jaya (BGJ),” tuturnya.

Ia pun menambahkan bahwa PIM akan mewadahi pedagang ikan, menjadi tempat wisata berbasis ikan, mengedukasi konsumen, mengontrol harga ikan di pasaran, menjadi roll model daerah lain, serta mengembangkan bisnis kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Bandung.

PIM sabilulungan memiliki 220 lapak di lantai satu yang disediakan untuk lapak ikan basah, ikan hidup, olahan pindang/asinan yang akan dikemas secara moderen. Dan ada 24 lapak di lantai atas untuk kemas, komplemen serta foodcourt.

“Untuk lapak penjual di lantai satu saat ini sudah ada 200 orang calon pedagang, dan pada tanggal 24 Juni ini akan melakukan sosialisasi daftar ulang kelayakan dalam menempati lapak PIM,” urai Aditia.

Nantinya lanjut Aditia, para pedagang tersebut tak hanya diuji kelayakan untuk menempati lapak PIM, tetapi juga akan mendapat Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dari KKP. “KUSUKA ini bisa digunakan sebagai jaminan agunan, bagi pedagang yang ingin melakukan peminjaman modal ke bank,” tutupnya pula.

Sumber: Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Drs. H. Teddy Kusdiana mengimbau seluruh aparat Pemerint
Suhu di Kabupaten Bandung semakin terasa dingin di musim kemarau, bahkan hingga mencapai 18 derajat