DPRD Diminta Pertimbangkan Laptop Dananya Agar Diprioritaskan untuk Kebutuhan Rakyat

Rabu, 13 Februari 2008

Ketua Komisariat Informasi dan Teknologi (IT) STT Telkom Bandung, Hilal Hudan Nuha mengatakan hal itu di Gedung DPRD Kab. Bandung, Selasa (12/2). Menurut dia, sebaiknya dana anggaran laptop agar lebih diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat. Di Kab. Bandung sering sekali terjadi musibah banjir seperti di Dayeuhkolot setiap kali hujan. Masih banyak warga yang kekurangan bahan pangan serta masih rendahnya tingkat pendidikan. Kenapa tidak dialirkan ke sana.

Ia berpendapat, tidak semua anggota dewan bisa menggunakan laptop. Sehingga akan ada biaya lainnya untuk pelatihan dan perawatan laptop. Hilman Fauzi selaku Menteri Politik Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KBM STT Telkom mengatakan, sebaiknya ada pemilahan pembagian laptop agar tidak mubazir. Misalnya, spesifikasi komputer disesuaikan dengan kebutuhan kinerja anggota dewan.

KAMMI mendatangi gedung dewan untuk beraudiensi, namun seluruh anggota dewan sedang mengikuti rapat Panitia Anggaran (Pangar) di Hotel Grand Permata, Bandung. Kami telah menyerahkan surat pengajuan audiensi pada Jumat (8/2), namun tidak mendapat respons. Mereka akhirnya diterima Bagian Umum DPRD Kab. Bandung dan disarankan untuk membuat janji pertemuan baru dengan ketua pangar.

Ditemui di sela-sela istirahat rapat pangar di Hotel Grand Permata Bandung, anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung, Tubagus Raditya Ginanjar mengatakan, 45 laptop yang akan disediakan DPRD sifatnya inventaris, bukan hak milik. Menurut Tubagus, dengan bantuan laptop pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan hemat.

Saya mencoba mengalkulasi, akan ada 10 rim kertas yang berderet sepanjang Soreang-Lembang setiap tahunnya jika segala administrasi dan arsip pemda masih menggunakan kertas. Itu berarti akan semakin banyak pohon yang ditebang untuk memproduksi kertas. Belum lagi dana yang harus dikeluarkan pemda untuk pengadaan alat tulis kantor, bisa mencapai Rp 30 - 40 miliar per tahun.

Ia membenarkan, ada beberapa anggota dewan yang belum bisa menggunakan laptop. Untuk itu, pelatihan akan dilakukan secara intern sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Menurut dia, anggaran yang dibutuhkan bagi pengadaan laptop diperkirakan mencapai Rp 360 juta dengan perincian satu laptop dihargai Rp 8 juta. Namun, biaya bisa ditekan dengan sistem tender. Wakil Ketua Harian Pangar DPRD Kab. Bandung, Ahmad Najib Qudratullah mengatakan, DPRD akan mengadakan pengawasan bagi penggunaan laptop.

Ketua DPRD Kab. Bandung, Agus Yasmin menuturkan, pembahasan masalah laptop tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Lembaga eksekutif, setiap tahunnya menyediakan anggaran untuk pengadaan sejumlah laptop. Jadi, mengapa ketika badan legislatif seperti DPRD dianggap bermewah-mewahan.

Soal audiensi dengan KAMMI, Raditya mengatakan, pekan lalu sudah menunggu kedatangan mereka di kantornya, tapi tak ada yang datang. Bahkan saya telah mengirimkan surat untuk membahas hal ini pada pertemuan berikutnya, tetapi tidak dibalas.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Rabu 13 Februari 2008

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup