Dana Penanggulangan Bencana Rp 35,85 Miliar

    Setelah didesak, SKPD akhirnya mencantumkan anggaran penanggulangan bencana, terutama untuk mengatasi banjir rutin yang melanda Kec. Baleendah, Dayeuhkolot, Rancaekek, Ibun, Majalaya, dan Bojongsoang, kata anggota Komisi C DPRD Kab. Bandung, Gun Gunawan, Sabtu (13/3).  

     Rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kirmir Sungai Cibiru dan Sungai Cisunggala di Ciwidey Rp 350 juta, normalisasi dan perbaikan kirmir Sungai Cipariuk-Cikeruh-Rancamalang Rp 855 juta, serta pembangunan drainase dan gorong-gorong di tujuh kecamatan rawan banjir Rp 3,661 miliar. Kemudian untuk membangun talud dan bronjong di kecamatan rawan banjir Rp 2,26 miliar.

     Selain itu, Pemkab Bandung juga berencana mengembangkan pertanian lahan kering untuk mengurangi erosi lahan dan konservasi air. Projek tersebut menelan anggaran Rp 1,92 miliar untuk Kec. Cileunyi, Pangalengan, Cimenyan, Cilengkrang, Pasirjambu, Pacet, Banjaran, Rancaekek, Kertasari, Majalaya, dan Soreang.

     Pemkab Bandung juga mengalokasikan pembinaan dan pengendalian gerakan rehabilitasi lahan di 10 kecamatan rawan longsor senilai Rp  294,43 juta. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kec. Soreang, Banjaran, Cimaung, Ibun, Nagreg, Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan. Pacet, dan Kertasari.

     Dana cukup besar dialokasikan pula untuk pembuatan terasering Rp 399,1 juta dan penanaman lahan kritis Rp 300 juta. Sementara rencana anggaran yang masih perlu dipertanyakan adalah penyediaan sarana produksi pertanian Rp 1,881 miliar, terutama keterkaitannya dengan penanggulangan bencana alam. Apakah dana itu untuk penyediaan sarana produksi layaknya areal sawah atau yang lainnya?.

     Dana mitigasi bencana dianggarkan Rp 150 juta dan dana tak terduga di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Rp 15 miliar. Dana tanggap darurat antara lain digunakan untuk pendanaan relawan saat bencana, dan pembelian barang-barang kebutuhan korban bencana seperti sembako.

     Meski begitu, Gun menyayangkan anggaran penanggulangan bencana kurang fokus kepada kecamatan-kecamatan yang selama ini sering terkena bencana, terutama banjir.  Dari dana Rp 35,85 miliar itu, sebagian besar untuk dana tanggap darurat dan untuk dana tak terduga. Sementara anggaran untuk normalisasi sungai masih kecil.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Senin 15 Maret 2010