Benchmarking Diklatpim IV Kemensos Pilih Lokus Di Kabupaten Bandung
Dinilai banyak melakukan inovasi pelayanan untuk kesejahteraan sosial masyarakat, Kabupaten Bandung dipilih sebagai lokasi Khusus (lokus) peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) IV dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Sebanyak 54 peserta benchmarking didampingi 6 orang fasilitator, diterima langsung oleh Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung H. Marlan, S.Ip.,M.Si di Balesawala, Soreang (6/8).
Ketua rombongan, Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kemensos RI, Dr. Agus Widiatmo.,M.Si mengungkapkan, alasan dipilihnya Kabupaten Bandung sebagai lokus peserta Dikaltpin tersebut karena dalam menjalankan pelayanan mengenai kesejahteraan social kepada masyarakat, Pemerintahnya sudah memiliki prestasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
“Kami pilih Pemerintah Kabupaten Bandung, karena banyak sekali agenda strategis yang sudah dilaksanakan , khususnya dalam hal pelayanan kesejahteraan social kepada masyarakat. Hari ini kami hadirkan 30 orang peserta Diklatpim IV, 15 orang dari Pemkab Belitung Timu, 7 orang dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) Pengawal demokrasi, 2 orang Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) serta 6 orang fasilitator,” ungkapnya.
Kapusdiklat Agus Widiatmo juga menerangkan, kehadiran peserta tentu saja untuk memahami dan mengevaluasi keberhasilan inovasi yang sudah diraih Pemkab Bandung. Nantinya, para peserta harus bisa menemukan, memahami dan mencari solusi cara terbaik, mengenai kendala yang ditemukan dalam sebuah organisasi, sehingga sasaran normatif kontekstual benchmarking bisa berhasil.
“Para peserta nantinya harus bisa mengamati, meniru kemudian lakukan inovasi. Apalagi Kabupaten Bandung ini pemerintahnya punya segudang prestasi. Pastinya banyak inovasi yang harus mereka kembangkan pada organisasi masing-masing. Nah Bechmarking Diklatpin IV ini sebagai upaya mengorganisir tim selektif untuk menjalankan pemerintahan dalam menyiapkan para pemimpin,” ucap Agus Widiatmo.
Dirinya menyebutkan, prestasi yang sudah diraih Pemerintah Kabupaten Bandung antara lain penghargaan untuk penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yakni suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
Selain itu penghargaan pun diterima Pemkab Bandung dalam hal perencanaan pembangunan, Pangripta Nusantara, Best Practise Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), sebagai SLRT percontohan terbaik tingkat nasional, penghargaan untuk Kabupaten Layak Anak (KLA), Sabilulungan Sistem Perizinan Terpadu (SAMIRINDU) dan Sistem Layanan Online Cetak Sendiri (SILONCER).
“Dari semua prestasi itu, kita harap Pemkab Bandung bisa berbagi inovasi khususnya dalam keberhasilan meningkatkan kesejahteraan social masyarakat, dengan jumlah penduduk tersebar kedua se Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan H. Marlan, S,Ip.,M.Si menyampaikan kesediaan dan ucapan terima kasih karena sudah memilih lokus di Kabupaten Bandung. Keberhasilan dari semua inovasi yang dilakukan lanjutnya, karena komitmen jajaran Pemerintah yang sesuai dengan visi dan misi Pemkab Bandung, yakni memantapkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri, dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan sinergi pembangunan perdesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan serta di bawah kepimpinan Kepala Daerah yang konsisten, khususnya dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung.
“Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin sudah menjadi salah satu agenda utama Pemkab Bandung. berbagai program dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti program beras bersubsidi yang berubah menjadi BPNT (bantuan pangan non tunai), PKH (program keluarga harapan), PIP (program indonesia pintar) yang disalurkan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar, dan PIS (program indonesia sehat) yang disalurkan melalui KIS (kartu indonesia sehat),” urai Marlan.
Dukungan Pemerintah untuk penanganan kemiskinan di laksanakan juga melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Bandung, PKH sudah berlangsung 11 tahun. Tahun 2007 pemerintah menjadikan Kabupaten Bandung salah satu daerah uji coba pelaksana PKH, dengan cakupan awal penerima manfaat PKH sebesar 4.400 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 5 kecamatan.
“Dengan didampingi oleh 15 pendamping dan 4 operator, hingga tahun 2017 PKH di Kabupaten Bandung sudah berlangsung 11 tahun. dan tahun 2018 kemarin mencapai 94.688 keluarga penerima manfaat yang di dampingi oleh 322 pendamping, 15 operator, 6 supervisor dan 2 korkab (Koordinator Kabupaten),” paparnya.
Dia berharap, tujuan peserta untuk memahami dan mengevaluasi proses ataupun produk pelayanan dari apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung saat ini, bisa diaplikasikan bahkan dibuatkan inovasi lain lagi. “Bukan tidak mungkin, apa yang ditemukan pada lokus tujuan benchmarking ini, akan dihasilkan inovasi baru dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya dari segi penigkatan kesejahteraan sosial masyarakat, yang nantinya akan diterapkan di organisasi masing-masing” pungkas Marlan.
Sumber : Humas Pemkab Bandung