PPKM Kembali Diperpanjang Di Tengah Peringatan HUT RI

Pemerintah pusat kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 16 hingga 23 Agustus. Perpanjangan itu bertepatan dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

Memperingati HUT RI, ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna menjadi momen untuk meningkatkan rasa nasionalisme sebagai warga negara. Namun dalam kondisi pandemi, keselamatan masyarakat adalah hal utama yang wajib diprioritaskan.

“Penerapan PPKM Level 4 ini merupakan langkah jitu bagi pemerintah, dalam menekan laju penyebaran covid-19 di Kabupaten Bandung,” tutur Bupati Dadang Supriatna usai bertindak selaku inspektur pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan RI di Lapangan Upakarti, Soreang, Selasa (17/08/2021).

Selain penerapan PPKM, ia menjelaskan, pemberian vaksinasi pun harus terus digencarkan. Bupati memandang, bahwa salah satu indikator dalam level PPKM adalah pencapaian vaksinasi.

Vaksinasi di Kabupaten Bandung sendiri baru mencapai 14% dari sasaran 2,7 juta jiwa. Sementara Bupati menargetkan 80% dari total penduduk 3,62 juta jiwa. Sedangkan ketersediaan vaksin saat ini, tidak sebanding dengan jumlah sasaran.

Bupati menambahkan, bahkan setengah dari target vaksinasi belum bisa tercapai. Untuk itu ia berharap, pendistribusian vaksin bisa lebih cepat dan sesuai dengan angka kebutuhan masing-masing daerah.

"Saya sangat setuju, bahwa setiap bulannya minimal 15 ribu vaksin harus didistribusikan ke Jawa Barat. Selain itu pembagiannya ke wilayah kabupaten kota, harus proporsional sesuai jumlah penduduk. Jika vaksin datang tepat waktu, saya dan Pak Wakil optimis, vaksinasi di Kabupaten Bandung pada bulan Desember 2021, bisa mencapai angka 80%,” bebernya didampingi Wakil Bupati Sahrul Gunawan.

Hal lain yang menjadi prioritas pria yang akrab disapa Kang DS itu, adalah upaya pemulihan ekonomi. Sentra-sentra perbelanjaan atau pasar, menjadi salah satu prioritas pemberian vaksinasi.

"Sehingga para pelaku ekonomi bisa menjalankan usahanya, dan perekonomian bisa stabil kembali," pungkas Kang DS.


Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan