Istri Kades Ikut Berperan Meningkatkan Percepatan Pembangunan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu dari lima misi pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
Selaras dengan Nawa Cita ke-3, yaitu ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’, peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Bandung pun menyasar hingga tingkat pemerintahan di desa.
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengutarakan, program penguatan kualitas SDM di Kabupaten Bandung menyasar juga pada gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat pemerintahan desa.
Untuk mendukung hal itu, bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Teritorial (Pusdikter), pihaknya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) yang mengikutsertakan 199 orang ketua Tim Penggerak (TP) PKK desa se Kabupaten Bandung, di Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Senin (20/07)
Sebelumnya, sebanyak 199 kepala desa (kades) terpilih pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019, mendapatkan diklat di tempat yang sama pada bulan Maret lalu.
Menurut Bupati Dadang Naser, diklat tersebut dibutuhkan para kader PKK ini agar ada keseimbangan dan keseiramaan saat mendampingi kades menjalankan roda pemerintahan.
“Waktu Maret kepala desa nya mendapat pelatihan kepemimpinan di sini. Tadinya pelatihan bagi para ketua TP PKK ini kegiatannya berangkai. Namun karena situasi wabah covid-19, baru sekarang bisa dilakukan. Pelatihan ini digelar, mengingat pentingnya peran ibu kades dalam menunjang program-program di desa. Baik program kemanusiaan, sosial ekonomi, sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah), kegiatan posyandu (pos pelayanan terpadu), maupun puskesos (pusat kesejahteraan sosial),” ucap bupati.
Materi yang diberikan dalam diklat itu, tutur bupati, adalah berupa pendidikan karakter, kepribadian dan kepemimpinan perempuan. Menurutnya, seorang ketua TP PKK harus memahami hal-hal yang dilakukan kades.
“Begitu pula sebaliknya, kades harus paham kegiatan PKK. Bagaimana penguatan ideologi, sosial maupun ekonomi di desa. Ini ada dalam 10 Program PKK. Ketika sudah terbentuk saling memahami, program desa dan PKK akan berjalan beriringan. Sehingga pada gilirannya, akan menunjang percepatan pembangunan masyarakat dan desa,” tuturnya didampingi Kepala DPMD Kabupaten Bandung H. Tata Irawan Subandi.
Percepatan pembangunan di desa, lanjut Dadang Naser, akan mendorong pada peningkatan status suatu desa. Hingga saat ini, di Kabupaten Bandung terdapat 56 desa strata mandiri.
“Alhamdulillah, di kita sudah tidak ada desa strata sangat tertinggal dan tertinggal. Kita terus mendorong, bagaimana desa strata berkembang dan maju yang ada, agar meningkat menjadi mandiri. Sehingga bisa berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bandung, Jabar dan Indonesia,” lanjut Kang DN, panggilan orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu.
Sementara itu Komandan Pusdikter (Danpusdikter) Brigjen TNI Mohammad Fadjar menyebutkan, bekerjasama dengan DPMD Kabupaten Bandung, materi yang didapatkan peserta selama tiga hari itu bervariasi. Antara lain pengetahuan tentang etika, kesehatan covid, pembangunan desa, kegiatan ektradisiplin dan penguatan semangat pantang menyerah.
Ia menyampaikan, ada sebagian pihak kurang menyadari pentingnya pendidikan karakter untuk pembentukan kualitas SDM dalam menunjang pembangunan. Untuk itu, ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Pemkab Bandung kepada pihaknya, untuk mendidik para peserta.
“Ketika kita memberikan ilmu pengetahuan, ada aspek yang seringkali dilupakan, yaitu pembentukan karakter. Selain pembentukan karakter, diklat yang kami selenggarakan ini juga menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan ketahanan wilayah,” jelas Danpusdikter.
Dengan pendidikan karakter, akan menjadi dasar yang kuat bagi para peserta, saat menjalankan program-program kegiatan di wilayahnya masing-masing. “Punya ilmu tapi tidak punya karakter, belum tentu dia punya inisiatif mengamalkan ilmunya di lapangan. Mudah mudahan, setelah para peserta belajar di sini, terbentuk semangat luar biasa untuk membangun desanya masing masing,” harap Mohammad Fadjar.
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan