Tahun 2018, Pemkab Berikan Sanksi pada 21 Perusahaan

Senin, 04 Juni 2018

Sedikitnya 21 Perusahaan penghasil limbah di Kabupaten Bandung, sudah menerima sanksi administrasi pada kurun waktu 5 bulan, yakni dari Januari hingga Mei 2018. Penerapan sanksi tegas bagi perusahaan pembuang limbah sudah dilakukan bahkan sangat ketat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan, pemerintah sudah sangat serius dalam menangani persoalan pencemaran lingkungan. Pihaknya sudah mencatat terdapat 26 pengaduan, 21 sanksi administrasi, 6 dipidana, 64 titik penutupan bypass, 35 usaha/ kegiatan ditutup pembuangan limbahnya dan sebanyak 21 perusahaan sudah membuat revitalisasi untuk Instalasi Pengelolaan Air LImbah (IPAL).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada kecenderungan kondisi yang menjadi penyebab masih terjadinya pencemaran limbah oleh beberapa perusahaan, walaupun tindakan tegas sudah diberikan, yakni kecenderungan anggapan bahwa pemerintah kurang tegas dan masih ada beberapa perusahaan nakal yanag sembunyi - sembunyi melakukan pelanggaran.

“Sebetulnya kami sudah sangat serius menangani pencemaran, kami sudah mengupayakan pembinaan, pemantauan, mengajak para perusahaan limbah agar mentaati aturan. Karena di sisi lain, jika kami melakukan pembiaran, kami juga akan mendapatkan sanksi,” ungkap Asep Kusumah saat menyerahkan penetapan sanksi administratif paksaaan pemerintah kepada PT. Idola Selaras Abadi (ISA) di ruang rapat kantor DLH, Rabu (30/5).

Dia menyebutkan, sudah 2 kali DLH menyerahkan sanksi dengan disaksikan aparat kewilayahan setempat, seperti Camat, Danramil, Kapolsek serya Kepala Desa. Hal itu menurutnya perlu d