Sulit di Birokrasi Di Kab. Bandung Dana KUKM Belum Terserap

    Hal itu dikatakan anggota Fraksi PDIP DPRD Kab. Bandung, Agus Haryadi, Sabtu (28/6). Ia menilai perlu dipertimbangkan kembali jika Pemkab Bandung meminta tambahan dana penyertaan modal tersebut. Dana tersebut kini baru terserap sekitar 4%. Padahal pemohon untuk itu sangat banyak, berasal dari para pengusaha kecil. Dan alasan yang diberikan karena terbatasnya tenaga untuk melakukan layanan kredit tersebut.

    Disebutkan, pihak bank yang dipercaya untuk mengelola uang seharusnya mampu menyediakan tenaga serta waktu yang cukup untuk melayani para pemohon kredit. Berjalannya sektor riil di masyarakat, khususnya pengusaha kecil dan koperasi akan semakin membantu masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi saat ini.

    Untuk itu, lanjutnya, DPRD bisa saja mempertimbangkan kembali jika ada usulan untuk memberikan tambahan dana penyertaan modal. Kalau program tersebut tidak berjalan dan tidak smapai ke masyarakat untuk apa, lebih baik jika dana tersebut tidak terpakai bisa dialihkan kepada program lain. Pengalihan dana untuk program lain yang lebih penting, juga dibenarkan anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Asep Syamsudin.

    Menurutnya, dana yang cukup besar dan terparkir tak berguna, lebih baik digunakan untuk menjalankan program. Misalnya program yang membuat Kab. Bandung yang sering jadi langganan banjir, bisa terbebas dari kondisi itu. Akan lebih terasa bermanfaat jika dana itu digunakan untuk masyarakat di daerah langganan banjir agar bisa bebas banjir, dibandingkan jika dana disimpan tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan benar.

    Dana penyertaan modal terbesar yang disalurkan Pemkab Bandung, sekitar Rp 200 miliar, terdapat di Bank Jabar. Sebagian besar dana tersebut disalurkan untuk kredit konsumtif dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kredit produktif.

Sumber : Harian Umum Galamedia, Senin 30 Juni 2008