Strategi PRB, BPBD Bentuk Destana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di sejumlah wilayah rawan bencana. Pembentukan Destana merupakan strategi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di wilayah Kabupaten Bandung.

 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Drs. H. Akhmad Djohara.,M.Si mengatakan, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2014 sampai tahun 2019, sudah terbentuk 6 Destana di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2019 terdapat 1 desa pembentukan yaitu di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan dan 3 desa pengembangan yang sebelumnya terbentuk pada tahun 2014  yaitu  Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka,  Desa Lamajang Pangalengan dan Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin.

 

“Ini merupakan strategi PRB oleh pemerintah dengan cara menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Sudah terbentuk 6 Destana, yakni di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicalengka, Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot, desa Kutawaringin, Desa Lamajang Pangalengan, Desa Majalaya dam Desa Ciburial di Kecamatan Cimenyan,” ungkapnya saat ditemui di Soreang beberapa waktu lalu.

 

Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah risiko bencana  merupakan penerima dampak dan juga merespon langsung bencana itu sendiri. Maka dari itu pembentukan Destana akan membangun  masyarakat yang sadar bencana, memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. “Selain itu, yang penting juga adalah mereka akan mampu memulihkan diri dengan segera dari segala  dampak bencana. Siap untuk selamat, tangguh, tanggap dan mandiri,” imbuh Akhamad didampingi Kepala Bidang (Kabid)  Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD  Drs. Hendra Hidayat.,M.Si.

 

Lebih jelas dia menuturkan,  Destana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, dengan tujuan melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana.

 

“dilakukan juga peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal untuk PRB. Pembentukan Destana juga diintervensi APBD, adanya peningkatan kerjasama berbagai pihak seperti sektor swasta, akademisi, LSM dan organisasi masyarakat yang peduli,” paparnya.

 

Dirinya berharap, hadirnya Destana di Kabupaten Bandung bisa menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam PB, meningkatkan respon time penanganan, adanya partisipatif masyarakat yang kuat serta adanya upaya preventif melalui mitigasi non structural guna meminimalisir korban.

 

“Ke depan, mudah-mudahan akan terus dibentuk dan dikembangkan model Destana di wilayah lain di Kabupaten Bandung. Kita kan hidup berdampingan dengan alam, jadi harus siap dengan segala fenomenanya,” pesan Akhmad Djohara.

 

 Sementara, Kabid PK BPBD Hendra Hidayat menambahkan, bertepatan jelang  Bulan PRB yang biasa diperingati setiap tanggal 13 Oktober , pihaknya terus melakukan upaya preventif dalam PRB ke berbagai wilayah.  Menurut Hendra, Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktivitas PRB sebagai bagian dari investasi untuk ketangguhan. 

 

“Kita akan terus berupaya meminimalisir potensi dampak bencana. Bertepatan dengan bulan PRB ini, mudah-mudahan masyarakat akan semakin terbiasa mandiri dalam menghadapi bencana, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan,” imbuhnya.

 

Dia menyebutkan, Daerah Kabupaten Bandung sudah meningkat indeks bencana dari ke 3 menjadi ke 12 rawan bencana di Jawa Barat. Dengan terus dibentuk dan dikembangkannya Destana yang sesuai indikator serta gaung bulan PRB setiap tahunnya, diharapkan tujuan kemandirian ketangguhan masyarakat dalam PB di Kabupaten Bandung bisa terlaksana. 

 

“Sudah ada indikator Destana, seperti adanya peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB, rencana PB, Rencana Aksi Komunitas, atau Rencana kontingensi. Kemudian terbentuknya Forum PRB dan Relawan, tersedianya dana tanggap darurat, dilakukan berbagai pelatihan, pembuatan peta kajian risiko dan jalur evakuasi, serta indikator lainnya,” pungkas Hendra.

 

Sumber : Humas Pemkab Bandung