Sosialisasi Tolak Pernikahan Dini Harus Digencarkan

Rabu, 28 Maret 2018

Dalam menekan angka perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
kematian wanita hamil dan bayi, Sosialisasi tolak pernikahan dini
harus digencarkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung Hj.
Nia Kurnia Agustina Dadang M. Naser usai menjadi pembicara Bimbingan
Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Nikah di Hotel Antik Soreang, Senin
(26/3).

“Sosialisasi menolak pernikahan dini harus digencarkan, demi menekan
angka perceraian, KDRT, kematian ibu dan anak di Kabupaten Bandung.
Secara sinergis peran pemerintah, Tokoh Masyarakat, Ulama, terutama
para orangtua harus paham dan bisa mengedukasi anak-anak mereka agar
lebih fokus belajar dari pada menikah,” ungkap Ketua P2TP2A.

Perempuan yang biasa disapa Teh Nia itu mengungkapkan, dampak dari
pernikahan usia dini tidak hanya membahayakan kesehatan anak, tetapi
juga berpengaruh pada trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak
yang sulit disembuhkan.

“kalau secara bilogis pernikahan dini memicu ketidaksiapan fisik untuk
perempuan, tekanan darah tinggi pada ibu hamil dan saat melahirkan
bisa anaknya prematur. Atau bisa jadi berpotensi kematian pada ibu
dan anak bahkan keduanya,” jelasnya.

Isteri Bupati ini menjelaskan, pernikahan usia dini dapat berdampak
pada perilaku seksual yang menyimpang. Dari data yang dihimpun Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, tahun 2016 tercatat
30.760 kasus dan tahun 2017 sebanyak 8.419 terjadi kasus pernikahan
usia dini di Kabupaten Bandung. Namun meski terjadi penurunan angka,
tetap saja menjadi kekhawatiran bersama akan dampak buruk yang
terjadi.

“Untuk kasus di Kabupaten Bandung perilaku seksual yang menyimpang
salah satunya disebabkan pernikahan beda usia. Contohnya laki-laki
berumur 60 tahun menikahi anak 15 tahun, ini dikategorikan sebagai
penyimpangan seksual karena ternyata laki-lakinya adalah seorang
pedofilia,” ujarnya.

Tidak sedikit faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini,
ujar Teh Nia. Selain faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak harus
segera menikah, faktor pendidikan pun menjadi salah satu alasan kasus
tersebut semakin meningkat.

“Kabupaten Bandung menunjukkan eksistensinya di Jawa Barat dengan
memperoleh peringkat pertama Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
tertinggi, namun prestasi tersebut mengalami penurunan karena dalam
indikator penilaian, angka pendidikan di Kabupaten Bandung dinilai
masih cukup rendah. Karena masih sedikit anak-anak yang mau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka kebanyakan
mereka lebih memilih untuk menikah di usia sekolah,” ujar Teh Nia.

Dia memaparkan, faktor kebiasaan yang terjadi dalam sebuah keluarga
atau masyarakat , yakni ada kekhawatiran ‘tidak laku’. Ketika anak
diminta menikah di usia dini, kemudian mereka dewasa dan menjadi
seorang ibu, tidak sedikit pola yang sama akan diterapkan. Maka
lanjutnya, para orangtua harus paham akan dampak yang terjadi jika
anak mereka menikah di usia dini, salah satunya dengan memberikan
pemahaman bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan mereka.

“Saya berharap peran serta orangtua dalam membimbing anaknya,
tangan-tangan dingin para tokoh masyarakat untuk menyampaikan betapa
pentingnya anak melanjutkan pendidikan, tidak hanya cukup sampai di
SMP, anak-anak harus terus didorong sampai meneruskan ke perguruan
tinggi. Kita harus terus menyuarakan untuk menolak pernikahan dini
demi membangun kualitas anak di masa depan,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag)
Kabupaten Bandung Drs. H.Undang Suryana, M.Si mengatakan
diselenggarakan acara tersebut dilatar belakangi tingginya kasus
perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.

“Kami memandang pentingnya bimbingan pra nikah pada usia nikah.
Mengingat semakin mengurangnya nilai-nilai kesakralan pada pernikahan,
dari memilih pasangan sampai melangsungkan akad nikah,” jelas Undang.

Ia menjelaskan sasaran dari program tersebut adalah para tokoh agama
dan tokoh masyarakat, sehingga ilmu yang didapatkan bisa mereka
sosialisikan lagi kepada masyarakat luas. “Kemenag meluncurkan salah
satu program ini dengan sasaran para tokoh, para Dai di daerah untuk
mencegah, dan mensosialisasikan pernikahan dini, serta memberikan
pemahaman bahwa pernikahan membutuhkan usia dan cara berfikir yang
matang,” pungkasnya.

Sumber : Press Release Kominfo setda

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Tim Fasilitasi Inventarisasi Fasilitas Sosial-Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) Trase Proyek Kereta Cepat
Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Kabupaten Bandung, meru