Sekda Membuka Peluang Publik Terlibat Dalam Pembangunan

Kamis, 01 Februari 2018

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP memberikan ruang terbuka kepada publik, untuk terlibat dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan saat Konsultasi Publik Revisi RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 di ruang rapat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Soreang, Selasa (30/1/2018).

Pada kesempatan itu Sekda menilai, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama seluruh element masyarakat.

Melalui konsultasi publik dan dari sajian paparan dokumen perencanaan Bappeda, Sekda meminta element masyarakat untuk memberi masukan dan saran pembangunan dari berbagai sudut pandang.

“Dalam perwujudannya, harus ada kerjasama, tidak hanya pemerintah tetapi peran masyarakat dan akademisi serta kalangan dunia usaha, melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan. Kita harapkan momen ini menjadi kesempatan yang baik bagi semua yang hadir, untuk berkontribusi pemikiran, perbaikan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Bandung,” ungkap Sekda dihadapan ratusan masyarakat dari berbagai element itu.

Dia berharap juga akan terjaring masukan positif bagi Perangkat Daerah (PD) yang nantinya dijadikan referensi oleh para stakeholder, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pemerintah Kabupaten Bandung serta manfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

“Sesuai dengan agenda sistem perencanaan pembangunan, revisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) akan semakin kaya dengan konsepsi dasar penguatan sektor menjadi multisector. Nantinya akan dijabarkan dengan perwujudan tematik dan penguatan pembangunan dari desa dengan perwujudan Sabilulungan Bandung seribu Kampung,” imbuhnya.

Penyusunan Revisi RPJMD terang Sekda, harus dijabarkan sampai tingkat desa, sehingga terwujud sinergitas baik dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dari tingkat PD Kabupaten sampai tingkat desa.

Sedangkan Dia mengimbau agar PD dapat lebih innovative dalam menjalankan pembangunan. percepatan capaian pelaksanaan program maupun targetnya bisa sesuai.

“Dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah, seperti penajaman misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja, sasaran serta integrasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan, keuangan, perbaikan proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam mencapai visi Kabupaten Bandung yang maju Mandiri dan berdaya saing bisa terdukung,” pungkas Sekda.

Sementara, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraab Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina Dadang M Naser memberikan masukan dalam revisi RPJMD Pemkab Bandung 2016-2021 terkait berbagai hal, seperti penguatan pada pola asuh anak dan remaja dalam upaya ketahanan keluarga, peningkatan ekonomi keluarga dan penguatan PKK.

“Selain itu penting juga dimasukan dalam perencanaan terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari peningkatan ketahanan gizi keluarga, tindakan preventif terhadap berbagai penyakit salah satunya kanker servik serta peningkatan jumlah posyandu multifungsi di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, juga yang tak kalah penting soal penanggulangan kemiskina” terangnya.

Berkaitan dengan Kabupaten Bandung Sehat lanjutnya harus juga ada pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan pola perilaku hidup sehat (PHBS), peningkatan sarana infrastruktur untuk kaum difabel, penambahan pemukiman sehat yang terintegrasi, peningkatan kualitas generasi anak melalui asupan gizi.

“Kemudian hal lainnya mengenai ekonomi kreatif, pertumbuhan UKM, pembinaan pengrajin, pendidikan vokasional setempat untuk memperkuat kepekaan masyarakat sekitar daerah wisata untuk diberdayakan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kabupaten bandung Ernawan Mustika memaparkan, arah kebijakan pembangunan pemerintah than 2018 akan mengacu pada pengembangan industry pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis agrikultru serta pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam perencanaan diharapkan dimulai dari tingkat paling bawah serta dapat mengopimalkan potensi-potensi lokal masyarakat desa. Sedangkan untuk tahun 2019, kebijakan pemda akan mengarah pada peningkatan kemandirian dan daya saing perekonomian melalui sabilulungan seribu kampung yang terintegrasi serta berbasis kinerja,” papar Ernawan.

Kemudian lanjutnya di tahun 2020 arah kebijakan meliputi peningkatan perekonomian yang merata, mandiri dan berdaya saing dalam lingkup wilayah regional dan nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut, para OPD Pemkab Bandung, Akademisi, LSM, Pers, Pelaku Usaha, serta beberapa Lembaga yang mendukung program pemerintah.

Press Release Kominfo Setda.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup