Sekda, ‘ Harus ada kebermanfaatan sosial dari kehadiran BUMDes’
Sebagai penopang perekonomian nasional, ekonomi desa menjadi fokus dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Di Kabupaten Bandung, sebanyak 270 desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan keberagaman produk unggulan.
Kehadiran BUMDes di desa, merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha ekonomi, yang difokuskan pada produk unggulan di wilayah desa dan dikelola melalui kerjasama antar desa. Dalam hal implementasinya,
“ BUMDes Kabupaten Bandung siap naik kelas, produknya harus bisa bersaing di pasaran. Tetapi sebelum dikenal orang luar, sebaiknya masyarakat desa sendiri yang menjadi konsumennya. Enggak usah alergi sama produk desa, apalagi di Kabupaten Bandung banyak potensi unggulannya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira.,MP dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Ekonomi Desa melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes), di Gedung Korpri, Soreang, Kamis (13/12/2018).
Sekda berharap, melalui pengembangan program unggulan desa, peningkatan daya saing desa, percepatan pemerataan desa dan meningkatkan perekonomian desa akan terbagun. Selain itu kata dia, pengembangan Prudes juga berpotensi meningkatkan daya beli dan kesejahteraan, serta menciptakan kesempatan kerja yang tinggi bagi masyarakat, yang bermuara pada peningkatan pembangunan daerah serta berkontribusi pada roda perekonomian nasional.
“Pengembangan Prudes ini harus banyak berkontribusi dan menguntungkan masyarakat desa. Dalam hal peningkatan kesejahteraan, ekonomi bisnis dan sosial. Karena BUMDesa kan bukan hanya keuntungan finansial, tapi bisnis sosial. Artinya harus memberi kebermanfaatan sosial bagi warga desa, ini bentuk nyata demokrasi ekonomi desa” terang Sofian.
Lebih lanjut dia menyebutkan, dalam pelaksanaan pengembangan Prudes akan banyak tantangan yang dihadapi di era saat ini. Keberagaman kondisi desa, tingginya angkatan kerja dengan kompetensi masyarakatnya yang beragam dan permasalahan lainnya harus ada solusinya.
“Dengan adanya pelatihan, pengembangan, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan sampai desa menjadi mandiri, dukungan penuh dari pemerintah, menjadikan masyarakat dan swasta turut mendukung serta melaksanakan program ini. Ya seperti Bimtek hari ini, jadi jangan disia-siakan, silahkan aktif berdiskusi, dan yang terpenting mari kita wujudkan tertib pengelolaan dana desa,” paparnya.
Menambahkan hal itu, Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat da Desa (DPMD) Drs. H. Tata Irawan Subandi mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pembinaan bagi BUMDes baik melalui bimtek, pelatihan maupun pendampingan.
“Kita terus berupaya, agar BUMDes ini bisa berdaya dan memberi peluang ekonomi seluas-luasnya bagi warga desa. Selain pembinaan untuk tertib pengelolaan dana desa, sosialisasi regulasi, bimtek, pelatihan hingga evaluasi pun fasilitasi,” imbuh Tata Irawan.
Selain itu, lanjutnya, diberikan juga fasilitasi adanya koordinator pengelola kawasan. Sehingga apabila kawasan mengalami kesulitan dalam pelaksanan program produk unggulan desa, akan cepat terbantu dan terselesaikan, sehingga program akan terus berjalan.
“Tercatat ada satu BUMDes kategori maju, 160 BUMDes kategri berkembang dan sebanyak 109 BUMDes pemula. Semuanya akan terus kita dorong agar bisa mengoptimalkan Prudes nya, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat desa,” terangnya.
Hadir selaku narasumber Ersa Tri Wahyuni dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjadjaran menjelaskan agar BUMDes naik kelas, harus ada strategi jitu khususnya menentukan cara terbaik agar BUMDes menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), yakni diawali penguatan kelembagaan dan tata aturan, peningkatan kapasitas SDM, akses pasar, kemudian harus dilakukan pengembangan jejaring usaha dengan cara promosi yang pada akhirnya BUMDes akan menjadi penggerak ekonomi desa.
“Harus ada startegi dulu, jangan langsung aksi. Kita petakan aturan, kemampuan SDM, ketersediaan potensi, bangun kemitraan bisnis dan ajak masyarakat berkontribusi langsung. Petakan bisnis sosial seperti pengelolaan sampah, air bersih, irigasi juga listrik. Sedangkan potensi dalam hal wisata, ada potensi alam dan budaya. Untuk potensi Prudes ada hasil pertanian, perkebbunan dan perikanan,” papar Ersa.
Dia memberikan motivasi dihadapan 186 orang peserta, bahwa melakukan pengembangan Prudes harus diawal dengan keinginan dan komitmen yang kuat dalam hal memajukan potensi desa sendiri. “Kita kenali peluang dari potensi itu, dengan keinginan kuat maka peluang akan kita sulap menjadi profit sosial masyarakat bahkan meningkatkan PADes,” pungkasnya.
Sumber : Humas Pemkab Bandung