PKK Bisa Menjadi Media Kontrol Sosial Pemerintah
PKK Bisa Menjadi Media Kontrol Sosial Pemerintah
Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, M.Ip memerintahkan camat untuk terus mensuport dan memfasilitasi kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayahnya masing-masing. Karena sebagai leader di lapangan, kata Bupati, seorang camat membutuhkan partner dalam menghadapi berbagai persoalan sosial diantaranya PKK.
“Jadi sudah sewajarnya, jika kita sebagai pemerintah daerah memberikan atensi yang tinggi pada kegiatan PKK ini sehingga gerakan mereka akan lebih massif dan inovatif,” ucap Bupati Dadang Naser ketika melantik Anggota Kepengurusan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bandung Periode 2016-2021 dan Serah Terima Jabatan Tim Penggerak (TP) PKK Tingkat Kecamatan yang berlangsung di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Kamis (26/01/2017).
Bupati mengatakan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang hampir mencapai 3,6 juta jiwa, tidak bisa dihindari permasalahan sosial yang dihadapi cukup beragam dan kompleks. Dan hal ini tentunya, lanjut Dadang Naser membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk sama-sama ikut mengambil peran dalam menuntaskan semua permasalahan, termasuk PKK.
Dadang menilai peran dan keberadaan PKK, bagi birokrasi pemerintahan terutama khusus bagi dirinya, bisa menjadi kontrol sosial. Ada persoalan-persoalan sosial yang menurutnya memerlukan tokoh perempuan. Ia menyebutkan perempuan, hatinya sembilan kali lipat dari laki-laki.
Sementara laki-laki otak dan kecerdasannya sembilan kali lipat dari perempuan. Namun jika dipadukan di lapangan, kata Dadang akan saling melengkapi. “Dalam bekerja dan bertindak, selain menggunakan kecerdasan fikiran, perempuan lebih banyak menggunakan rasa dan kepekaan. Dan itu merupakan fitrah dan kelebihan yang diberikan Allah kepada perempuan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser meminta PKK Kecamatan dapat melaksanakan fungsi sebagai pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas gerakan PKK. Kurnia Agustina mengatakan tidak ada pendidikan khusus PKK. Jika anggota PKK tingkat kecamatan belum begitu faham dan mengetahui tentang suatu kegiatan, Kurnia menghimbau agar mereka tak segan untuk bertanya kepada para pengurus PKK di tingkat Kabupaten.
“PKK tidak ada sekolahnya, jika belum faham dan mengerti apa yang mesti dikerjakan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada pengurus kabupaten. Tidak ada yang susah dan berat jika kita terus berkoordinasi dan berkonsultasi,” ungkap Kurnia Agustina.
Sementara dalam menyikapi persoalan sosial, Nia sapaan akrab dari istri Bupati Bandung ini menjelaskan, hal terkecil yang perlu dilakukan oleh perempuan adalah memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan internal rumah tangganya. Jika kondisi keluarga harmonis dan nyaman, kata Nia itu merupakan pondasi awal dalam membangun karakter “Sehingga anggota keluarganya dapat terhindarkan dari segala macam permasalahan sosial melalui pola asuh anak yang benar,” katanya pula.
Sumber: Press Release Humas Setda Pemkab Bandung
Bupati Bandung H. Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, M.Ip memerintahkan camat untuk terus mensuport dan memfasilitasi kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di wilayahnya masing-masing. Karena sebagai leader di lapangan, kata Bupati, seorang camat membutuhkan partner dalam menghadapi berbagai persoalan sosial diantaranya PKK.
“Jadi sudah sewajarnya, jika kita sebagai pemerintah daerah memberikan atensi yang tinggi pada kegiatan PKK ini sehingga gerakan mereka akan lebih massif dan inovatif,” ucap Bupati Dadang Naser ketika melantik Anggota Kepengurusan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bandung Periode 2016-2021 dan Serah Terima Jabatan Tim Penggerak (TP) PKK Tingkat Kecamatan yang berlangsung di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Kamis (26/01/2017).
Bupati mengatakan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang hampir mencapai 3,6 juta jiwa, tidak bisa dihindari permasalahan sosial yang dihadapi cukup beragam dan kompleks. Dan hal ini tentunya, lanjut Dadang Naser membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk sama-sama ikut mengambil peran dalam menuntaskan semua permasalahan, termasuk PKK.
Dadang menilai peran dan keberadaan PKK, bagi birokrasi pemerintahan terutama khusus bagi dirinya, bisa menjadi kontrol sosial. Ada persoalan-persoalan sosial yang menurutnya memerlukan tokoh perempuan. Ia menyebutkan perempuan, hatinya sembilan kali lipat dari laki-laki.
Sementara laki-laki otak dan kecerdasannya sembilan kali lipat dari perempuan. Namun jika dipadukan di lapangan, kata Dadang akan saling melengkapi. “Dalam bekerja dan bertindak, selain menggunakan kecerdasan fikiran, perempuan lebih banyak menggunakan rasa dan kepekaan. Dan itu merupakan fitrah dan kelebihan yang diberikan Allah kepada perempuan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser meminta PKK Kecamatan dapat melaksanakan fungsi sebagai pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas gerakan PKK. Kurnia Agustina mengatakan tidak ada pendidikan khusus PKK. Jika anggota PKK tingkat kecamatan belum begitu faham dan mengetahui tentang suatu kegiatan, Kurnia menghimbau agar mereka tak segan untuk bertanya kepada para pengurus PKK di tingkat Kabupaten.
“PKK tidak ada sekolahnya, jika belum faham dan mengerti apa yang mesti dikerjakan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada pengurus kabupaten. Tidak ada yang susah dan berat jika kita terus berkoordinasi dan berkonsultasi,” ungkap Kurnia Agustina.
Sementara dalam menyikapi persoalan sosial, Nia sapaan akrab dari istri Bupati Bandung ini menjelaskan, hal terkecil yang perlu dilakukan oleh perempuan adalah memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan internal rumah tangganya. Jika kondisi keluarga harmonis dan nyaman, kata Nia itu merupakan pondasi awal dalam membangun karakter “Sehingga anggota keluarganya dapat terhindarkan dari segala macam permasalahan sosial melalui pola asuh anak yang benar,” katanya pula.
Sumber: Press Release Humas Setda Pemkab Bandung