Peringati Harganas, Pemkab Bandung Launching Gerakan Sabangsa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meluncurkan Program Gerakan Sabilulungan Membangun Keluarga Sejahtera (Sabangsa). Peluncuran dilakukan Bupati Bandung H. Dadang M. Naser di sela-sela peringatan Hari Keluarga Nasional XXVI Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2019.

 

Bupati Dadang Naser mengatakan, saat seseorang hendak berkeluarga, harus ada perencanaan yang matang. Di antaranya, usia pernikahan harus cukup dan tidak menikah dini, serta diusahakan agar sudah memiliki pekerjaan.

 

“Jangan sampai hanya mengejar kebahagiaan batin tapi lahirnya tidak tersuplai, akhirnya jadi masalah. Banyak masalah perpecahan keluarga itu dari kesejahteraan, atau bisa juga dari kurangnya pendidikan. Oelh karena itu, rencanakan pernikahan dengan matang,” ucap bupati disela-sela acara Peringatan Harganas XXVI Tingkat Kabupaten Bandung yang dipusatkan di Lapangan Upakarti Soreang, Kamis (26/9/2019) lalu.

 

Aspek pendidikan pun, imbuh bupati harus terus ditingkatkan. Ia mengimbau agar warga Kabupaten Bandung dapat mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, atau minimal akademi komunitas. Pendidikan ini juga akan menunjang rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung.

 

“Keluarga merupakan lingkungan hidup yang fundamental, tempat terbentuknya kepribadian dan karakter manusia. Namun keharmonisan fungsi keluarga saat ini mulai tergerus kemajuan perkembangan zaman dan peradaban,” tutur Dadang Naser.

 

Ia menyebutkan kedelapan fungsi keluarga yaitu keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. Harganas menurutnya merupakan momentum yang tepat, untuk merefleksikan kembali delapan fungsi keluarga. Mengingat keberadaan keluarga saat ini terus didesak menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

 

“Tujuan peringatan harganas, adalah sebagai upaya meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas/masyarakat, akademisi dan media tentang pentingnya penerapan delapan fungsi keluarga. Terutama dalam rangka pembentukan karakter sejak dini, untuk mewujudkan pelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” lanjutnya.

 

Di Kabupaten Bandung, urai Dadang Naser, telah terbentuk 617 Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), 404 Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), 468 Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan 227 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), 131 Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta 32 Forum Anak. 

 

Pada kesempatan tersebut ia juga menyerahkan ragam penghargaan. Antara lain bagi Kader Pos KB Desa Pengabdian Terlama, Penyuluh KB Teladan, Tenaga Penggerak Desa Teladan, Pos KB Desa Teladan, Peserta KB Lestari 20 Tahun, Kampung KB Percontohan Terbaik, Kelompok BKB Terbaik, Kelompok BKR Terbaik, Kelompok BKL Terbaik, PIK-R Terbaik, Kelompok UPPKS Terbaik, Duta Genre Terbaik Putera dan Puteri Jalur Pendidikan, Pembina/Penggerak Pembangunan Ketahanan Keluarga, dan Motivator Penggerak Pembangunan Ketahanan Keluarga.

 

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung H. Muhamad Hairun mengungkapkan, dalam peringatan harganas kali ini pihaknya telah melaksanakan serangkaian kegiatan.

 

“Harganas jatuh setiap tanggal 29 Juni, namun karena berbagai hal, Kabupaten Bandung baru dapat menyelenggarakan bulan September ini. Sebagai rangkaian kegiatan, kami telah melaksanankan ragam lomba yang melibatkan petugas lapangan, pengelola dan institusi program KB,” terang Kepala DP2KBP3A.

 

Selain itu juga pihaknya menyelenggarakan sosialisasi cegah stunting melalui roadshow mobil unit penerangan di desa Tarumajaya Kertasari, bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat. 

 

“Kemudian sosialisasi pembangunan keluarga terpadu, Jumpa Bakti Remaja (Jumbara) PIK-R. Hari ini Pak Bupati melaunching Gerakan Sabangsa, suatu inovasi kami dalam rangka menyatukan dua urusan pemerintahan yang memiliki dua induk kementerian yaitu BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),” tutup Hairun.

 

Sumber: Humas Pemkab Bandung