Penghitungan Suara Pilbup Dilakukan Manual
Padahal KPU Kab. Bandung sudah mem-boking situs kpu.bandungbaratkab.go.id. Namun karena proses pencairan anggaran pilbup terlambat, hal itu terpaksa dibatalkan. Demikian disampaikan Ketua Pokja Perhitungan Suara KPU Kab. Bandung, Tatang Sudrajat di Sekretariat KPU Kab. Bandung, Kompleks Taman Kopo Indah (TKI), Kamis (5/6).
Mestinya penyediaan software dan hardware paling lambat Senin (2/6), sudah terpasang di seluruh kecamatan. Untuk pemasangan perangkat kerja komputer itu butuh anggaran, namun anggarannya sendiri baru turun Rabu (4/6) sore.
Kendala lainnya, beberapa kecamatan sulit mendapat jaringan dan izin penggunaan jaringan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika belum turun. Persoalan itu dibawa dalam rapat pleno KPU Kab. Bandung, Selasa (3/6). Rapat pleno mengambil keputusan bahwa penghitungan suara dilakukan secara manual.
Menurut Tatang, dampak penghitungan suara secara manual ini berpengaruh terhadap layanan informasi kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi perolehan suara, salah satu caranya, KPU akan memanfaatkan teknologi faksimile. Paling data perolehan suara lewat falsimile dan ingkig (diantarkan langsung).
Sementara itu, terkait keberadaan sejumlah lembaga yang akan melakukan penghitungan cepat, KPU tidak bisa melarang. Hanya saja, hasil penghitungan cepat tersebut tidak akan menjadi pegangan KPU. Pegangan KPU sudah jelas, perolehan suara yang sah dihitung secara manual dan berjenjang. Bukan berpatokan pada hasil penghitungan cepat.
Sementara itu, pendistribusian logistik Pilbup Bandung Barat sudah selesai, Kamis (5/6). Logistik yang terakhir didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di desa adalah tinta, segel, dan amplop.
Salah seorang anggota PPK Batujajar, Aan Hermawan mengatakan, hanya tinggal surat suara yang belum didistribusikan ke PPS. Rencananya pendistribusian surat suara paling lambat satu hari menjelang pencoblosan.
Surat suara pun sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu didistribusikan ke desa. Sengaja tidak kita distribusikan sekarang, semata-mata atas pertimbangan faktor keamanan. Sementara itu, berdasarkan pemantauan, masih banyak atribut kampanye kedua pasang calon yang belum diturunkan. Ironisnya, atribut itu masih terpasang di jalan-jalan utama.
Mestinya penyediaan software dan hardware paling lambat Senin (2/6), sudah terpasang di seluruh kecamatan. Untuk pemasangan perangkat kerja komputer itu butuh anggaran, namun anggarannya sendiri baru turun Rabu (4/6) sore.
Kendala lainnya, beberapa kecamatan sulit mendapat jaringan dan izin penggunaan jaringan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika belum turun. Persoalan itu dibawa dalam rapat pleno KPU Kab. Bandung, Selasa (3/6). Rapat pleno mengambil keputusan bahwa penghitungan suara dilakukan secara manual.
Menurut Tatang, dampak penghitungan suara secara manual ini berpengaruh terhadap layanan informasi kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi perolehan suara, salah satu caranya, KPU akan memanfaatkan teknologi faksimile. Paling data perolehan suara lewat falsimile dan ingkig (diantarkan langsung).
Sementara itu, terkait keberadaan sejumlah lembaga yang akan melakukan penghitungan cepat, KPU tidak bisa melarang. Hanya saja, hasil penghitungan cepat tersebut tidak akan menjadi pegangan KPU. Pegangan KPU sudah jelas, perolehan suara yang sah dihitung secara manual dan berjenjang. Bukan berpatokan pada hasil penghitungan cepat.
Sementara itu, pendistribusian logistik Pilbup Bandung Barat sudah selesai, Kamis (5/6). Logistik yang terakhir didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di desa adalah tinta, segel, dan amplop.
Salah seorang anggota PPK Batujajar, Aan Hermawan mengatakan, hanya tinggal surat suara yang belum didistribusikan ke PPS. Rencananya pendistribusian surat suara paling lambat satu hari menjelang pencoblosan.
Surat suara pun sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu didistribusikan ke desa. Sengaja tidak kita distribusikan sekarang, semata-mata atas pertimbangan faktor keamanan. Sementara itu, berdasarkan pemantauan, masih banyak atribut kampanye kedua pasang calon yang belum diturunkan. Ironisnya, atribut itu masih terpasang di jalan-jalan utama.
Sumber : Harian Umum Galamedia, Jumat 6 Juni 2008