Penerapan SIMDA Perencanaan Akan Dimulai Tahun 2018 untuk Program Tahun 2019

Kamis, 14 Desember 2017

Pemerintah Kabupaten Bandung akan menerapkan aplikasi yang fokus pada peningkatan Governance System, melalui pengembangan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) perencanaan berbasis teknologi informasi (E-Planning) pada tahun 2018.

Hal tersebut terungkap dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemda mengenai SIMDA Perencanaan yang digelar di Gedung Moch. Toha Soreang, Rabu (13/12).

Wakil Bupati Bandung H. Gun Gun Gunawan,S.Si.,M.Si mengatakan, hadirnya aplikasi tersebut merupakan penyempurnaan sistem berbasis Teknologi Informasi untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Menurutnya, dengan aplikasi tersebut, semua data akan terintegrasi dengan baik dan mampu mempesentasikan aspek, proses, tahapan perencanana dan penganggaran untuk Pemerintah.

“Sistem perencanaan yang baik merupakan langkah untuk menentukan tindakan implemetasi pembangunan daerah menjadi lebih baik. Pengembangan SIMDA perencanaan merupakan sebuah tuntutan dalam rangka melengkapi sistem yang sudah ada yakni SIMDA keuangan. Dan kita harap bisa tercipta transparansi dan objektivitas tata kelola pemerintahan kepada masyarakat mengenai pembangunan,” ungkap Wakil Bupati.

Selain itu lanjutnya, aplikasi simda perencanaan merupakan salah satu bagian dari renaksi pencegahan korupsi terintegrasi yang digagas Korsupgah KPK (koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Dengan menerapkan aplikasi di perencanaan ini, pemerintah dituntut untuk lebih selektif membuat program perencanaan pembangunan, karena harus sinkron dengan penganggaran nantinya. Jadi money follow fungtion. Melalui SIMDA perencanaan, akan diketahui perkiraan kemapuan keuangan, beban belanja langsung dan tidak langsung untuk membiayai seluruh program dan kegiatan, pagu indikatif setiap PD (Perangkat Daerah) juga sisa alokasi dana yang tersedia,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati berharap, inspektorat bisa mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan terus melakukan koordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk memperkuat independensi APIP, sehingga terbangun kualitas pemerintahan yang baik dengan melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi kepada Perangkat Daerah (PD).

Sementara, menurut Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, mengungkapkan SIMDA Perencanaan diciptakan dalam rangka membantu Pemerintah Daerah, untuk menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan obyektif kepada publik agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Dia menyatakan bahwa pengembangan SIMDA Perencanaan merupakan bagian dari upaya BPKP untuk melakukan Pengawalan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada peningkatan Governance System melalui pengembangan program aplikasi SIMDA berbasis teknologi informasi.

Lebih lanjut Gatot Darmasto mengungkapkan, “Hasil Audit BPK tahun 2015 terhadap 542 pemda, sebanyak 311 pemda atau 57% telah memperoleh predikat tertinggi yaitu WTP dan yang patut kita banggakan bersama dari jumlah 311 Pemda yang telah meraih predikat WTP, sebanyak 253 pemda atau 81% telah menggunakan aplikasi SIMDA dan dari 196 pemda yang telah meraih predikat WDP sebanyak 168 pemda atau 86% telah menggunakan aplikasi SIMDA. “

Sedangkan Tahun 2017 ini, tercatat 101 Pemda sudah menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan, hari ini akan disiapkan 8 Kabupaten / Kota yakni Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, Purwakarta, Sukabumi, Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kota Bekasi,” terang Gatot.

Lebih jelas Gatot menguraikan, tahun 2018 akan dilakukan penerapan penginputan data melalui SIMDA Perencanaan untuk program 2019.

Penerapan E-Planning diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak, baik masyarakat dan semua stakeholder terhadap akses informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.

“Ini nantinya dapat membantu terbangunnya sikap positif para stakeholder dan terhindarnya dari sikap apriori terhadap program-program pembangunan di daerah akibat keterbatasan informasi. Ketersediaan informasi di dalam E-Planning nantinya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah, misalnya untuk masuk dalam musrenbang langsung,” tandasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa terkait dengan penerapan aplikasi E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dibutuhkan komitmen bersama dalam mengembangkan konsep E-Planning, dan bagaimana di dalam penerapan E-Planning kedepannya dibutuhkan mendorong partisipasi masyarakat demi demi terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipasif, responsif, efesien dan akuntabel.

“Mengapa penerapan E-Planning ini sangat diperlukan, karena mengingat terjadinya persoalan di dalam pengelolaan APBD, dan juga Kemendagri menginisiasi persoalan tersebut dan bersama-sama dengan BPK dan KPK. Kebijakan E-Planning atau yang dikenal dengan sistem informasi pembangunan daerah selama ini terbagi-bagi, dan memiliki databasenya masing-masing, seperti adanya E-Planning, E-Budgeting dan E-Monev, kedepannya diharapkan dapat diintegrasikan kedalam satu sistem,” tukas Gatot.

Menambahkan ungkapan tadi, Pengendali Teknis Aplikasi BPKP Pusat Aisyah, SE mengatakan, hadirnya Aplikasi SIMDA yang sudah dapat dimplemetasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server, sudah dapat dilakukan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan, baik itu dilaksanakan di PD, sehingga mempunyai keuntungan dimana pengendalian transaksi terjamin, efisien dalam melakukan penatausahaan dengan satu kali input data transaksi, dan cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.

Intinya BPKP dalam mengembangkan SIMDA merupakan komitmen BPKP dalam rangka turut serta mensukseskan otonomi daerah, sesuai misi BPKP

”Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN,” pungkasnya.

Pada Rakor Pemda turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Bandung, BPKP Pusat dan Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Sekcam, Ketua Apdesi serta Bappeda dari 7 Kabupaten/ Kota.

Press Release Kominfo Setda.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung me
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung menyatakan sangat mendukung program Bupati Band