Pemprov Jabar Inisiasi Forkom PPID Provinsi
BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi terbentuknya Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi untuk optimalisasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi di Jawa Barat.
"Forum ini sebagai wadah untuk pemerintah daerah di Jabar dalam menghadapi berbagai kendala lapangan dalam memenuhi permohonan informasi", ungkap Asisten Administrasi Sekda Jabar Iwa Karniwa dalam sambutannya pada Forum Kehumasan Dalam Rangka Pembentukan Forum Komunikasi PPID di Hotel Horison Bandung, Kamis (12/12).
Iwa mengatakan Pemprov Jabar berencana mengajukan uji materil berkaitan dengan legal standing pemohon informasi. "Mencontoh negara-negara maju, untuk pemohon informasi harus diatur misal untuk kepentingan apa informasi ini digunakan",paparnya.
Menurut Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Jabar R. Ruddy Gandakusumah, Forum Komunikasi PPID Provinsi Jabar perlu dibentuk karena di lapangan terdapat banyak kendala dan persoalan dalam melaksanakan tugas-tugas PPID. "Diperlukan adanya media atau wadah komunikasi untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan pelaksanaan UU KIP", papar Ruddy.
Komisioner Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat Anton Minardi menyebutkan PPID harus dibentuk di semua badan publik. "Sering ada salah kaprah menyamakan PPID dengan humas, memang humas memiliki fungsi sebagai penyedia informasi tapi ingat! Sesuai UU KIP, yang boleh melakukan uji konsekuensi akan suatu informasi itu hanya PPID",tegasnya.
Kecenderungan permohonan informasi sekarang, menurut Anton, selain ke instansi pemerintah, juga ke partai politik. "Permohonan informasi yang paling populer adalah anggaran, pengadaan jasa, program", paparnya.
"Permasalahan yang sering terjadi menurut catatan Komisi Informasi berkaitan dengan kelembagaan dan ketatalaksanan", ungkap Anton.
Acara Forum Komunikasi Kehumasan Dalam Rangka Pembentukan Forum Komunikasi PPID Provinsi Jabar ini diikuti PPID dan Humas Pemda dari seluruh kota/kab di Jabar. Hadir perwakilan dari Kuningan, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Subang, Majalengka, Kota Bandung, Karawang, Kota Bogor, Sukabumi, Kab. Bandung, Ciamis, Kab. Bogor, Indramayu, Kota Bekasi.
Sumber: Press Release Humas Pemprov Jabar
"Forum ini sebagai wadah untuk pemerintah daerah di Jabar dalam menghadapi berbagai kendala lapangan dalam memenuhi permohonan informasi", ungkap Asisten Administrasi Sekda Jabar Iwa Karniwa dalam sambutannya pada Forum Kehumasan Dalam Rangka Pembentukan Forum Komunikasi PPID di Hotel Horison Bandung, Kamis (12/12).
Iwa mengatakan Pemprov Jabar berencana mengajukan uji materil berkaitan dengan legal standing pemohon informasi. "Mencontoh negara-negara maju, untuk pemohon informasi harus diatur misal untuk kepentingan apa informasi ini digunakan",paparnya.
Menurut Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Jabar R. Ruddy Gandakusumah, Forum Komunikasi PPID Provinsi Jabar perlu dibentuk karena di lapangan terdapat banyak kendala dan persoalan dalam melaksanakan tugas-tugas PPID. "Diperlukan adanya media atau wadah komunikasi untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan pelaksanaan UU KIP", papar Ruddy.
Komisioner Komisi Informasi Daerah Provinsi Jawa Barat Anton Minardi menyebutkan PPID harus dibentuk di semua badan publik. "Sering ada salah kaprah menyamakan PPID dengan humas, memang humas memiliki fungsi sebagai penyedia informasi tapi ingat! Sesuai UU KIP, yang boleh melakukan uji konsekuensi akan suatu informasi itu hanya PPID",tegasnya.
Kecenderungan permohonan informasi sekarang, menurut Anton, selain ke instansi pemerintah, juga ke partai politik. "Permohonan informasi yang paling populer adalah anggaran, pengadaan jasa, program", paparnya.
"Permasalahan yang sering terjadi menurut catatan Komisi Informasi berkaitan dengan kelembagaan dan ketatalaksanan", ungkap Anton.
Acara Forum Komunikasi Kehumasan Dalam Rangka Pembentukan Forum Komunikasi PPID Provinsi Jabar ini diikuti PPID dan Humas Pemda dari seluruh kota/kab di Jabar. Hadir perwakilan dari Kuningan, Bandung Barat, Garut, Sumedang, Subang, Majalengka, Kota Bandung, Karawang, Kota Bogor, Sukabumi, Kab. Bandung, Ciamis, Kab. Bogor, Indramayu, Kota Bekasi.
Sumber: Press Release Humas Pemprov Jabar