Pemkab Luncurkan 1.350 KIA untuk Siswa SMP Margahayu

Rabu, 28 Maret 2018

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, meluncurkan sedikitnya 1.350
Kartu Identitas Anak (KIA) kepada siswa-siswi SMP 1 Margahayu, yang
dipusatkan di Aula Sekolah, Jumat (23/3). Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Drs. H. Shalimin, M.Si
mengungkapkan, jumlah anak di Kabupaten Bandung usia 0-17 sekitar 1.1
juta orang, sementara kemampuan pemerintah baru terpenuhi sekitar 43
ribu KIA, sejak tahun peluncuran pertama di tahun 2017 lalu.

"Kita sudah mengajukan di anggaran APBD 2016 perubahan untuk
sosialisasinya, dan 43 ribu blanko untuk penggunaan tahun 2017,
sedangkan tahun ini kita akan mencetak 300 ribu lebih KIA. Dengan
jumlah anak mencapai 1.1 juta , tentu kita akan penuhi secara bertahap
dengan target di tahun 2020 bisa tuntas," ucap Kepala Disdukcapil.

Lebih lanjut Dia menjelaskan, ada 2 tahapan dalam penerbitan KIA,
yakni untuk anak usia 1 hari hingga 5 tahun jika belum memiliki akta
kelahiran, persyaratannya sama, sehingga bisa terbit berbarengan.
Sedangkan untuk anak 6 sampai 17 tahun mekanismenya sama seperti
pengajuan akta kelahiran.

“Membuat KIA ini sangat mudah, tinggal bawa saja KK, KTP kedua orang
tua, dan akta lahir anak. Tidak perlu lagi repot- repot bikin surat
pengantar dari RT/ RW dan Desa, langsung saja datang ke Disdukcapil,”
ujarnya.

Fungsi KIA ini sama halnya seperti KTP, yakni identitas anak sebagai
warga negara yang memiliki hak tertentu, kata Salimin. Secara
sederhana KIA adalah KTP khusus anak-anak. “Kalau di sekolah ada kartu
pelajar, sedangkan KIA ini sifatnya umum untuk seluruh anak di
Indonesia,” pungkasnya.

Pihaknya membenarkan, jelang Pemilu yang akan dilaksanakan pada 27
Juni 2018 nanti, progres penerbitan KTP elektronik dipercepat. Namun
lanjutnya, karena KIA juga merupakan kewajiban pemerintah kepada
seluruh anak-anak di Kabupaten Bandung, maka penerbitannya pun tetap
harus dipenuhi.

“Kalau blangko nya gampang, tetapi tinta untuk mencetaknya yang sangat
sulit. Karena seluruh Indonesia baik KTP maupun KIA, menggunakan tinta
yang sama. Makanya Pemerintah Pusat hanya mampu memberikan KIA ke
Kabupaten percontohan di Jawa Barat, yakni Kota Cimahi sebagai
percontohan. Itupun hanya 60.000, Kabupaten yang lain harus swadaya,
harus APBD murni semuanya, tidak bisa dipenuhi oleh APBN,” papar
Salimin.

Menanggapi hal itu, Ketua TP.PKK Kabupaten Bandung Hj. Kurnia
Agustina Dadang M. Naser berharap, dengan hadirnya KIA, kemudahan dan
keberpihakan terhadap anak bisa terwujud secara merata. Baik dalam hal
pendidikan, perlindungan juga pelayanan publik.

“Kita berharap, KIA bia meningkatkan pendataan, perlindungan dan
pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak. Selain
itu pelayanan publik berbasis KIA, harus diterapkan di berbagai lini.
Mulai dari sekolah, pelayanan transportasi hingga layanan untuk
pendidikan keterampilan, dan yang terpenting adalah semua anak di
Kabupaten Bandung punya identitas," tandas Istri Bupati Bandung yang
biasa disapa Teh Nia itu.

Dalam hal pendidikan, Kabupaten Bandung prestasinya terdepan dan
tertinggi seJawa Barat, ucap Tehh Nia, tetapi mengalami penurunan
menjadi kedua, karena anak-anaknya dari SMP tidak mau meneruskan ke
SMA. Kemudian dari SMA tidak mau Kuliah, padahal daerah membutuhkan
tenaga-tenaga pemikir-pemikir terampil, pewaris masa depan.

“Kalau anak-anak yang disini mau janji ke ibu mau terus kuliah,
meneruskan sekolah, menggapai cita-cita, Jadi orang berhasil, selamat
dunia akhirat,” tanya Teh Nia dihadapan ratusan pelajar SMP itu.

Kemudian dia berpesan kepada seluruh siswa dan pengajar, agar stop
bullying di sekolah. Semuanya harus bisa mencegah terjadinya kekerasan
di sekolah, baik pada anak sekolah, maupun ada guru.

“KIA juga berfungsi untuk pendidikan, perlu untuk kuliah. Selain itu
berita baiknya pemerintah daerah akan mengupayakan KIA untuk beberapa
kemudahan berbebagai akses, seperti beli buku harganya bisa murah,
masuk ke temat wisata dan tempat makan tertentu aka nada juga
pertimbangan harga,” tutupnya.

Sumber : Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung me
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung menyatakan sangat mendukung program Bupati Band