Pemkab Bandung Segera Tetapkan Peningkatan Status Bencana Kekeringan

Jumat, 11 Oktober 2019

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung segera menetapkan peningkatan status siaga menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Bandung bersama perangkat daerah terkait dan pihak lainnya yang digelar di rumah jabatannya di Soreang, Selasa (8/10/2019)

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Drs. H. Akhmad Djohara.,M.Si mengatakan, materi yang dibahas yakni penetapan peningkatan status siaga darurat bencana kekeringan menjadi tanggap darurat bencana kekeringan berupa krisis air bersih dan karhutla di Kabupaten Bandung.

“Rakor dipimpin langsung Pak Bupati dan dihadiri Dandim dan Kapolres. Kemudian selain jajaran BPBD, hadir juga jajaran Disdamkar (Dinas Pemadam Kebakaran), Dinas Pertanian, Dinas Perkimtan (Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan), Dinas Pangan dan Perikanan, Satpol PP dan jajaran Badan Kesbangpol,” ungkapnya didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Enjang Wahyudin.

Lebih lanjut Kalak BPBD menjelaskan, hasil rakor memutuskan peningkatan status tersebut ditetapkan selama 7 hari, terhitung sejak tanggal 7 sampai 14 Oktober 2019. Selain itu, dibahas pula mengenai upaya dan langkah-langkah penanganan karhutla di 2 titik terparah yakni Gunung Malabar dan Kawasan Gunung Kawah Putih.

"Pada rakor tadi, dibahas serta diputuskan juga langkah-langkah operasi selanjutnya bersama seluruh pihak terkait. Salah satunya kita sudah berkoordinasi dengan BNPB mengenai rencana pemadaman dengan menggunakan water boombing helikopter. Sedangkan hari ini, kita tengah berkoordinasi soal koordinat pengisian air bahan baku, dan koordinat titik pemadaman, supaya mematangkan persiapan,” papar Akhmad Djohara.

Dia menyebutkan pula dari 22 titik Karhutla yang terlaporkan, pada dua titik terparah petugas dari BPBD, relawan dan perangkat kewilayahan meningkatkan patrol gabungan untuk pengendalian karhutla secara rutin. “Penambahan personel, peralatan hingga pengaktifan relawan-relawan dalam memantau kondisi di lapangan terus kami lakukan,” ujarnya.


Sementara itu, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip., M.Ip menyebutkan, peningkatan status siaga menjadi tanggap darurat tersebut merupakan upaya penanganan darurat dan pengendalian ancaman bencana kekeringan yang terjadi. Terkait hal itu, Bupati meminta agar kebutuhan penanganan darurat bencana dan rencana operasi tanggap darurat bencana kekeringan dan Karhutla dilakukan dengan sinergis, dan semuanya bisa bergerak dalam satu komando.

“Kita sudah berkoordinasi dengan BNPB mengenai pemadaman menggunakan helikopter waterboombing, melihat kondisi di lapangan yang cukup berat dan sulit diakses kendaraan. Rencananya besok helikopter akan mendarat di Lanud Sulaeman,” ujar Bupati.

Kemudian lanjutnya, besok akan dilakukan juga rapat teknis dengan BNPB mengenai beberapa titik koordinat. “ Secara teknis besok akan dikoordinasikan juga dengan Perhutani mengenai titik koordinat potensi air, titik pendaratan dan titik-titik pemadaman. Kalau untuk karhutla Gunung Malabar, sumber airnya kita ambil dari Situ Cileunca, sedangkan Karhutla Kawah Putih airnya dari Situ Patengang,” imbuhnya.

Bupati juga mengatakan dalam penanganan Karhutla di 2 titik terparah, ada beberapa pihak dan relawan yang bekerja. Untuk itu, dirinya menginstruksikan Dinas Kesehatan agar membuka posko kesehatan sebagai antisipasi bagi personil yang terpapar asap. “Kita siagakan dan buka posko kesehatan untuk semua personil yang bertugas, sebagai antisipasi kesehatan mereka,” pungkas Bupati.

Sumber : Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Sebesar 70% atau 3.026 dari 4.299 pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kabupaten Bandung, berstrata m
Akselerasi pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung tidak terlepas dari peran serta unsur p