PEMKAB BANDUNG DIVERIFIKASI TIM PUSAT

Selasa, 09 April 2019

Setelah berhasil meraih Peringkat Pertama untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaju ke PPD Tingkat Nasional. Pemkab Bandung dinyatakan lolos dari berbagai tahapan proses penilaian, sehingga berhak melaju pada tahap verifikasi oleh Tim Penilai PPD Pusat.

Tim Penilai ini akan melakukan verifikasi lapangan selama dua hari, mulai tanggal 8-9 April 2019 di lokasi yang sudah ditentukan. Diantaranya adalah Mall Pelayanan Publik dan Science Center (Puseur Elmu) di Kecamatan Soreang, Pusat Kesehatan Sosial (Puskesos) di Desa Mekarwangi Soreang dan Kampung Kopi di Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan.

Tujuan penilaian ini sendiri adalah untuk mengetahui sejauhmana perencanaan dokumen pembangunan daerah Kabupaten Bandung dengan implementasi dan faktanya di lapangan, serta sejauhmana dampak dari pembangunan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Harapan untuk mendapatkan yang terbaik tentunya pasti ada, kita targetkan bisa masuk 3 besar. Namun apapun hasilnya nanti, hal terpenting adalah seluruh program pembangunan daerah yang sudah direncanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucap Bupati Bandung, H.Dadang M Naser saat menerima Tim Penilai PPD Pusat di Rumah Jabatannya di Soreang, Minggu (07/04/2019).

Pada kesempatan itu, Bupati Dadang Naser memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemkab Bandung selama 2 tahun berturut-turut, yakni di tahun 2017 dan 2018, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara dari aspek kinerja, Dadang menyebutkan Pemkab Bandung mendapatkan penghargaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang cukup baik, yakni di tahun 2017 memperoleh nilai B atau 63,03 point dan meningkat di tahun 2018 menjadi 70,15 point atau predikat BB.

Lebih jauh Dadang mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung, lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional dan provinsi. IPM Kabupaten Bandung sebesar 71,24 poin, Pemprov Jabar 70,69 dan nasional sebesar 70,81 poin.

Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung, lanjut Dadang, lebih rendah dibandingkan nasional dan provinsi. "Kabupaten Bandung sebesar 6,65 %, Jabar 6,68 % dan nasional 9,66 %," imbuhnya.

Beberapa keberhasilan itu, kata Dadang, tidak terlepas dari peran masyarakat dan salah satu inovasi yang sedang dilakukan Pemkab Bandung yakni Program Sabilulungan Raksa Desa, Bandung 1.000 Kampung.

“Inovasi ini merupakan salah satu perwujudan dari visi misi Kabupaten Bandung. Selain itu juga menjadi bagian dari harmonisasi program nasional dan global, dalam percepatan pencapaian 17 (tujuh belas) pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Nasional, diantaranya tanpa kemiskinan dan kelaparan, hidup sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang baik,” ujarnya.

Sementara Ketua Tim Penilai Pusat Leonardo Teguh Sambodo, S.P, M.S, Ph.D, mengapresiasi Pemkab Bandung karena telah berhasil melalui berbagai tahapan penilaian, sehingga lolos ke tahap selanjutnya. “Dari berbagai tahapan, Kami melihat konsep perencanaan yang disusun oleh Kabupaten Bandung, bisa menjadi salah satu unggulan untuk masuk ke tingkat nasional,”, ujar Leonardo.

Sumber : Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup