Pemkab Bandung Diverifikasi Anugrah Ki Hajar

Jumat, 08 November 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI) melakukan uji petik dan verifikasi Anugerah Kita Harus Belajar (Ki Hajar) Untuk Kepala Daerah, di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Bandung. Peninjauan lapangan tersebut dilakukan, sebagai tindak lanjut dari proses pemaparan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung beberapa waktu lalu di Jakarta.

Anugerah Ki Hajar Untuk Kepala Daerah merupakan salah satu upaya Kemendikbud, untuk menyelaraskan langkah dalam melakukan transformasi pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tim dari Kemendikbud yang diketuai oleh M. Hasan Habibie itu, diterima Bupati Bandung H. Dadang M. Naser di Rumah Jabatannya di Soreang, Selasa (5/11/2019).

Turut mendampingi bupati, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung H. Juhana, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) H. Ernawan Mustika, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Hj. Atih Witartih dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) H. Marlan Nirsyamsu, serta beberapa perwakilan kepala sekolah.

Uji petik ini, ujar Bupati Dadang Naser tindaklanjut dari ekpos Kepala Disdik dan Kepala Bappeda tempo hari di Jakarta. “Ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung berbasis TIK,” terang bupati.

Bupati menuturkan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu pilar pembangunan peradaban manusia saat ini. Selain itu, TIK juga merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang sejahtera, maju, mandiri dan berdaya saing.

“Tentu kami beserta jajaran pemerintahan berkomitmen untuk terus bertekad, bagaimana pendidikan di Kabupaten Bandung terus dimodernisasi agar dapat mengikuti perkembangan jaman, terutama menghadapi era revolusi industri 4.0,” tutur bupati.

Pendayagunaan TIK, menurutnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga membutuhkan partisipasi pemerintah daerah. “Partisipasi terutama pada sektor pendidikan dan kebudayaan. Baik dari sisi kebijakan, anggaran, program. Termasuk implementasi dan dampak dari program yang dijalankan,” ucapnya pula.

Sementara itu Ketua Tim M. Hasan Habibie mengatakan, revolusi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sentuhan birokrasi. Kebijakan, pemicu, stimulus, kompetisi maupun penghargaan diinisiasi di level pemerintah daerah (pemda), baik kabupaten/kota maupun provinsi.

“Kalau dulu penghargaan diberikan sebatas kepada siswa, guru atau sekolah yang berprestasi. Tapi melihat realitas di lapangan, kepala daerah sangat berpengaruh dan strategis dalam eskalasi (peningkatan) berbagai sektor secara luar biasa di daerahnya. Termasuk di dalamnya sektor pendidikan,” ungkap Hasan Habibie.

Kemajuan TIK saat ini, lanjut Habibie, sangat berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat. Kemajuan yang juga berimbas di dunia pendidikan.

“Pembangunan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak serta merta seperti halnya membangun jalan. Saat pemda punya anggaran 10 miliar misalnya, bisa dihitung berapa km jalan yang akan dibangun. Tapi di sektor pendidikan, dengan nominal yang sama, tidak bisa diprediksi berapa siswa yang akan juara olimpiade matematika internasional misalnya,” ujar Habibie.

Ia menambahkan, untuk membentuk SDM yang cerdas, unggul, kompetitif dan mampu menjawab tantangan zaman, dibutuhkan banyak variabel untuk mewujudkannya. Dengan Anugerah Ki Hajar, pihaknya berharap, 10 sampai 30 tahun mendatang akan tercipta generasi terbaik bangsa.

“Hal yang berat saat melakukan transformasi pendidikan, bukan terletak pada tools/applikasi, melainkan pada budaya. TIK itu mewariskan budaya disiplin positif, hanya bisa dilakukan dengan pembiasaan. Pembiasaan ini bisa dilakukan secara efektif melalui lingkungan pendidikan. Sehingga dari terbiasa, akan tercipta generasi bangsa dengan karakter yang positif,” pungkas Habibie.

Sumber: Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Bupati Bandung H. Dadang M Naser, S.H., S.I.P., M.I.P meminta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa