Pemerintah Harus Optimalkan Kinerja

    Dadan mencontohkan, anggaran untuk pendidikan di Kab. Bandung mencapai Rp 1,9 triliun. Namun, hanya sekitar Rp 700 miliar digunakan untuk belanja publik. Sisanya, untuk belanja aparatur. Pemerintah juga jangan melupakan masyarakat yang menjadi donatur semua pembiayaan pembangunan.

    Menurut anggota DPRD Kab. Bandung, Dadang Rusdiana, masyarakat menjadi potensi sangat besar dalam pembangunan, khususnya di Kab. Bandung. Sayangnya, partisipasi mereka belum dapat diwujudkan secara optimal. Masyarakat baru masuk dalam tahap dididik dan disenangkan pemerintah.

    Ia berpendapat, masyarakat masih belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang masih didominasi pemerintah. Padahal, seharusnya partisipasi masyarakat dapat lebih memegang peranan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

    Sementara itu, Ketua MUI Kab. Bandung K.H. Anwar Saifuddin Kamil mengatakan, pemerintah harus dapat menempatkan diri dalam posisi yang sama dengan anggota masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan maupun kebijakannya dapat sejalan dengan hak-hak masyarakat.

    Adil juga identik dengan perhatian terhadap hak individu secara patut dan wajar, seperti hak hidup, memperoleh kesempatan kerja, pendidikan, maupun pelayanan sosial. Pemerintah adil akan mendorong terciptanya masyarakat madani.

    Dosen UIN Syarif Hidayatullah Dr. Asep S. Muhtadi menyatakan, masyarakat justru masih jauh dari parameter madani. Jika masyarakat madani telah tercipta, tak akan muncul berbagai persoalan yang merugikan rakyat.

 

 

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Senin 19 Mei 2008