Dikatakan Obar belum lama ini di Soreang, inspeksi ini lebih ditekankan pada sejauh mana program yang telah dilakukan tiap SKPD dalam triwulan pertama. Tahap pertama yang sudah dilakukan adalah inspeksi ke Bapeda (Badan Perencanaan Daerah), secara bertahap akan kita lakukan ke dinas-dinas lain.

    Dalam inspeksi yang dilakukan tersebut, pihaknya ingin tahu, apa saja yang sudah dilakukan masing-masing dinas serta kendala yang mungkin dihadapi. Sesuai program yang sudah direncanakan, bagaimana tingkat pencapaiannya, jika memang ada kendala apa saja kendala tersebut, sehingga bisa diketahui sejak awal dan segera dicarikan solusinya.

    Selanjutnya setelah mendapatkan masukan dari masing-masing dinas tersebut, apa yang disampaikan akan dicek ke lapangan melalui "saba desa". Apa yang disampaikan dinas harus benar-benar dicek ke lapangan, benar tidak apa yang mereka sebutkan. Untuk itu saya harus memiliki dasar untuk melakukan kunjungan ke desa-desa tersebut.

    Jika apa yang disampaikan dinas tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, harus bisa dijelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jangan sampai yang dilaporkan tidak sesuai dengan rencana-rencana, sehingga tidak sesuai target yang ingin dicapai.

    Dihubungi terpisah, anggota Fraksi Madani DPRD Kab. Bandung, H. Asep Anwar mengatakan, selain akan dilakukan pengecekan oleh bupati, warga bisa berperan aktif memberikan laporan. Jika memang warga melihat dalam program-program tersebut ada indikasi kekeliruan, sampaikan laporan agar bisa segera ditindaklanjuti. Lebih jauh anggota Komisi B ini menambahkan, setiap dinas tidak membuat laporan asal bapak senang (ABS) tanpa bukti nyata di lapangan.