Kabupaten Bandung Raih Penghargaan Wisata Halal

Minggu, 14 April 2019

Kabupaten Bandung meraih penghargaan sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan dari Kementerian Pariwisata. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya, kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Drs. Agus Firman Zaini, pada acara Wonderful Indonesia Halal Tourism Meeting and Conference & Penganugerahan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, di Bina Karna Auditorium Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Dalam kesempatan yang sama, 16 kabupaten/kota menyatakan komitmennya, untuk bersama-sama mengembangkan wisata halal. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) 16 kepala daerah dengan Kementerian Pariwisata.

Menpar menyampaikan, bahwa Indonesia meraih peringkat terbaik dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Menurutnya hal tersebut dapat menjadi dorongan bagi para pelaku industri pariwisata, termasuk halal tourism, untuk terus bergerak mencapai target sebagai sektor penghasil devisa terbesar di tanah air.

“Pariwisata kini berada di posisi kedua penghasil devisa terbesar bagi Indonesia. GMTI memproyeksikan lima tahun ke depan, muslim traveller spending (pengeluaran wisatawan muslim) dunia mencapai 274 miliar dollar amerika, atau tumbuh di atas 7,6% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 177 miliar dollar amerika,” terang Menpar.

Arief Yahya juga menyampaikan pentingnya pembentukan regulasi yang suportif dalam upaya memajukan wisata halal. Ia berharap ke depannya, IMTI dapat digelar dengan penilaian yang lebih komprehensif.

"Kita juga membutuhkan regulasi terkait halal tourism, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Saya berharap, selain penilaian yang lebih komprehensif, IMTI mendorong kerjasama lebih lanjut antara pemerintah pusat dengan instansi-instansi daerah terkait,” tambah Arief Yahya.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung sangat peduli terhadap pembangunan di bidang pariwisata, kami juga merupakan pelopor pariwisata halal (Halal Tourism) di kawasan Bandung Raya,” ungkap Kepala Disparbud saat ditemui di ruang kerjanya di Soreang, Rabu (10/4/2019).

Dalam acara penganugerahan itu, terang Kepala Disparbud, potensi wisata halal yang ada di Indonesia mendapat apresiasi dari para praktisi wisata mancanegara. “Apresiasi terutama datang dari praktisi pariwisata halal asal Timur Tengah (Middle East). Ini membuktikan Indonesia cukup dikenal di mancanegara, sebagai destinasi halal tourism,” terangnya.

Penghargaan yang didapat Kabupaten Bandung tersebut, membuat pihaknya berencana merancang aksi untuk Halal Tourism 2019-2025. Rancangan itu akan dituangkan ke dalam bentuk naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

“Kemudian kami akan melakukan pemetaan (mapping) potensi halal tourism. Langkah selanjutnya adalah memilih destinasi yang representatif. Potensinya sudah ada di kawasan bandung selatan, yaitu Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali) dan kawasan bandung utara yaitu Cileunyi, Cilengkrang dan Cimenyan,” tuturnya.

Selain itu, tambah Agus Firman, terlebih dahulu akan ada beberapa sosialisasi. Di antaranya terkait halal tourism, sertifikasi produk halal bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta standarisasi jasa layanan halal.

Sejauh ini para wisatawan muslim yang datang ke Kabupaten Bandung, kata Agus, sudah memperoleh kemudahan dalam mendapatkan fasilitas halal. Mulai dari makanan dan minuman, tempat beribadah, hingga tempat untuk kebutuhan pribadi seperti toilet.

“Alhamdulillah, Pak Bupati sangat berkomitmen tinggi dan mendukung halal tourism. Salah satunya sudah tercantum dalam visi misi Kabupaten Bandung yaitu religius, kultural dan berwawasan limgkungan. Nah, poin religius inilah salah satunya yang mendasari halal tourism untuk diimplementasikan di Kabupaten Bandung," tutupnya.


Sumber: Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup