Kabupaten Bandung Nyatakan Status Siaga Kekeringan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan status siaga darurat bencana kekeringan. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan bencana kekeringan di Bale Winaya Soreang, Senin (27/8/2018).
Sekda selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menyebutkan, saat ini bencana kekeringan sudah melanda 20 desa yang tersebar pada 9 kecamatan. Menurutnya, materi yang dibahas dalam rakor kali ini membahas antisipasi bencana kekeringan yang berdampak pada masyarakat dan pertanian.
“Bencana kekeringan saat ini berdampak pada masyarakat di 20 desa yan tersebar di 9 kecamatan, yakni Baleendah, Banjaran, Arjasari, Kutawaringin, Pasirjambu, Ciwidey, Cangkuang, Dayeuhkolot dan Soreang. Dengan jumlah korban sebanyak 13.188 KK (Kepala Keluarga) dan 27.768 jiwa. Sedangkan di sektor pertanian, seluas 865 hektare lahan yang tersebar di 25 Kecamatan terkena kekeringan,” ungkap Sekda.
Lebih lanjut dia mengatakan, status siaga bencana kekeringan dinyatakan terhitung dari 23 Agustus hingga 31 Oktober 2018. Dalam fase ini lanjutnya, pemerintah sudah melakukan sinergitas dengan seluruh Perangkat Daerah (PD), PDAM, PMI dan aparat kewilayahan, untuk mengoptimalkan penanganan bencana kekeringan.
“Kita gelar Rakor penanggulangan bencana kekeringan untuk memaksimalkan penanganan di lapangan. Dengan ketersediaan air yang masih memadai di wilayah selatan dan timur, dampak bisa diminimalisir. Sedangkan untuk kekeringan lahan pertanian, dari lahan keseluruhan seluas 11.825 hektar, sekitar 865 hektar terdampak kekeringan, diantaranya 3 hektare sudah mengalami puso, paparnya didampingi Kepala Pelaksana BPBD Akhmad Djohara.
Sementara itu, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengimbau kepada seluruh PD terkait, aparat di wilayah baik Camat dan Kepala Desa agar cepat tanggap dalam merespon laporan dari masyarakat. Sehingga penanggulangan bisa lebih optimal.
“Saya mengimbau kepada seluruh PD terkait kebencanaan, aparat di wilayah, Camat dan Kepala Desa bisa sinergis untuk cepat merespon. Aparat wilayah juga harus mengevaluasi kondisi di wilayah masing-masing, sehingga semua desa bisa terdekteksi mengenai potensi terjadinya bencana kekeringan, aparat harus rajin melaporkan kondisi di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Selain evaluasi ke lapangan lanjut Bupati, koordinasi efektif juga terus dilakukan, karena berdasarkan pernyataan dari BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika), kekeringan ini akan melanda Provinsi Jawa Barat hingga awal bulan September.
“Kita upayakan berbagai antisipasi, setelah pendistribusian air sejak Juli lalu sebanyak 120 ribu liter air bersih, rencana pembuatan pipanisasi menggunakan mesin pompa dan pembuatan sumur pantek juga dilakukan, yang nantinya akan diprioritaskan pada daerah yang sering terdampak kekeringan, baik untuk kebutuhan masyarakat juga bidang pertanian,” ujar Bupati.
Pada agenda rakor yang digelar BPBD, seluruh stakeholder kebencanaan hadir, diantaranya Dinsos (Dinas Sosial), Dinkes (Dinas Kesehatan), Satpol PP, Disperkimtan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat) , Diskar (Dinas Pemadam Kebakaran), BMKG, BMVG serta 31 Kasi Trantib Kecamatan.
Bagi masyararakat yang mengalami dampak bencana kekeringan dan membutuhkan air, diimbau juga agar segera melapor pada aparat setempat atau bisa menghubungi BPBD Kabupaten Bandung melalui call center di (022) 858 72591.
Sumber : Humas Pemkab Bandung