Investasi Triwulan I Tahun 2019 Naik 5,3%, Mencapai Rp 195,1 Triliun

Selasa, 07 Mei 2019

Investasi Triwulan I Tahun 2019 Naik 5,3%, Mencapai Rp 195,1 Triliun

Jakarta, 30 April 2019 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2019, dengan total investasi mencapai Rp 195,1 triliun, naik 5,3% dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2019 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2019, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 235.401 tenaga kerja Indonesia.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa nilai realisasi investasi triwulan pertama tersebut sudah mencapai 24,6% dari target investasi tahun 2019 sebesar Rp 792,0 triliun. Capaian realisasi investasi ini sangat penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2019 dapat terealisasi.

Dibandingkan tahun 2018, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2019 meningkat sebesar 14,1%, dari Rp 76,4 triliun di Triwulan I Tahun 2018 ke Rp 87,2 triliun. Sedangkan investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2019 tersebut turun 0,9% dibanding Triwulan I Tahun 2018 yang sebesar Rp 108,9 triliun menjadi Rp. 107,9 triliun.

”Mengacu data Triwulan I Tahun 2019 terjadi tren positif terhadap pertumbuhan PMA yang semula pada Triwulan IV Tahun 2018 adalah -11,6% menjadi -0,9% pada Triwulan I Tahun 2019. Kami melihat tren positif ini akan berlanjut pada masa mendatang, apalagi didukung dengan tekad kuat pemerintah yang akan melanjutkan reformasi di bidang ekonomi, pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang lebih baik, serta intensifikasi pengawalan investasi oleh berbagai instansi pemerintah terkait baik di pusat dan daerah.” demikian Tom Lembong menegaskan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 April 2019.

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,3 triliun, 19,1%); DKI Jakarta (Rp 24,7 triliun, 12,7%); Jawa Tengah (Rp 21,4 triliun, 11,0%); Jawa Timur (Rp 12,6 triliun, 6,5%); dan Banten (Rp 12,5 triliun, 6,4%).

”Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 16,7% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2018. Capaian ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya di sektor pengolahan hasil tambang yang sangat penting untuk peningkatan ekspor. Selain sektor tersebut, sektor pariwisata di Indonesia bagian timur berpotensi untuk terus dikembangkan, terutama pariwisata bahari maupun wisata minat khusus, yang tentunya akan dapat mendiversifikasi destinasi wisata di Indonesia.” disampaikan Tom.

Pada periode Triwulan I Tahun 2019 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 85,8 triliun meningkat 16,7% dari periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp 73,5 triliun.

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 37,3 triliun, 19,1%); Listrik, Gas, dan Air (Rp 33,2 triliun, 17,0%); Konstruksi (Rp 19,5 triliun, 10,0%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 18,8 triliun, 9,7%), serta Pertambangan (Rp 15,1 triliun, 7,7%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,7 miliar, 24,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,2 miliar, 16,1%); Jepang (US$ 1,1 miliar, 15,8%); Malaysia (US$ 0,7 miliar, 9,8%) dan Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 8,1%).

Seiring dengan telah diluncurkannya KOPI MANTAP (Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi) pada bulan lalu, BKPM bersama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait akan terus melakukan pengawalan investasi dalam rangka fasilitasi kendala investasi dan upaya percepatan peningkatan realisasi investasi. Kami persilakan bagi investor yang mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya, dapat berkomunikasi atau datang langsung ke kantor BKPM.” jelas Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal-BKPM, Farah Ratnadewi Indriani dalam acara tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Farah Ratnadewi Indriani

Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: 021-5252008 ext.7001

HP: 0811914410

e-mail: farah@bkpm.go.id

Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2019

Terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan I Tahun 2019 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 sebesar 14,1%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 76,4 triliun menjadi Rp 87,2 triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan I Tahun 2019 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 mengalami perlambatan sebesar 0,9%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 108,9 triliun menjadi Rp 107,9 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan I Tahun 2019:

1. Realisasi Investasi PMDN

Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Konstruksi (Rp. 19,2 triliun), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp. 12,7 triliun), Listrik Gas, dan Air (Rp. 10,3 triliun), Industri Makanan (Rp. 8,9 triliun), dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp. 8,8 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung, maka terlihat sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp 16,1 triliun atau 18,5% dari total PMDN.

Sedangkan, lima realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (Rp 11,6 triliun); DKI Jakarta (Rp. 10,4 triliun); Jawa Timur (Rp 10,0 triliun), Jawa Tengah (Rp 9,8 triliun); dan Riau (Rp. 8,2 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA

Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,6 miliar); Listrik, Gas dan Air (US$ 1,5 miliar); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (US$ 1,0 miliar); Pertambangan (US$ 0,6 miliar); dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 0,6 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung, maka terlihat sektor industri memberikan kontribusi terbesar sebesar US$ 1,9 miliar atau 26,0% dari total PMA.

Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,7 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,0 miliar); Jawa Tengah (US$ 0,8 miliar); Banten (US$ 0,5 miliar); dan Kepulauan Riau (US$ 0,5 miliar);

Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 1,7 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 1,2 miliar); Jepang (US$ 1,1 miliar); Malaysia (US$ 0,7 miliar) dan Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek

Pada Triwulan I Tahun 2019, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 109,3 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 85,8 triliun.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan I Tahun 2019 mencapai 235.401 orang.

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2019 adalah:

  1. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 35,7 triliun (18,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp. 21,1 triliun dan PMA sebesar US$ 1,0 miliar.
  2. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 109,3 triliun (56,0%), terdiri dari PMDN sebesarRp 46,8 triliun dan PMA sebesar US$ 4,2 miliar.
  3. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 21,4 triliun (11,0%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 12,9 triliun dan PMA sebesar US$ 0,6 miliar.
  4. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 14,0 triliun (7,2%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 3,5 triliun dan PMA sebesar US$ 0,7 miliar.
  5. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 5,2 triliun (2,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 2,2 triliun dan PMA sebesar US$ 0,2 miliar.
  6. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 9,5 triliun (4,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 0,7 triliun dan PMA sebesar US$ 0,6 miliar.

Jakarta, 30 April 2019

Plt Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

BKPM-RI

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Satuan Tugas (Satgas) penegakkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan
Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa setiap masyarakat m