Hingga September, Pemkab Bandung Tangani 351 Kasus Kebakaran

Senin, 30 September 2019

Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kabupaten Bandung menunjukan sampai 26 September 2019, telah terjadi sebanyak 351 kasus kebakaran yang tersebar di 31 kecamatan Kabupaten Bandung. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 313 kasus.

Kepala Disdamkar (Kadisdamkar) Kabupaten Bandung H. Kawaludin menilai, peningkatan jumlah tersebut disinyalir bukan karena bertambahnya jumlah kejadian kebakaran. Namun karena adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor.

“Dari jumlah awal tiga pos, pada tahun 2018 kami berupaya menambah jumlahnya menjadi sembilan pos. Dengan bertambahnya pos ini, jumlah kesadaran masyarakat untuk lapor meningkat. Ini bisa dibuktikan dengan data hasil evaluasi kami, untuk tiga pos yang sudah ada dari dulu, jumlahnya tidak banyak berubah karena warga sudah terbiasa melapor. Tetapi untuk pos baru ini banyak yang masuk sehingga jumlahnya meningkat cukup tajam,” ungkap Kadisdamkar saat menjadi narasumber dalam acara Ngawangkong Bari Ngopi di Kawasan Taman Uncal Soreang, Jum’at (27/9/2019).

Tiga pos eksisting yaitu di Soreang, Ciparay dan Cicalengka. Sedangkan enam pos baru, sebut Kawaludin, berlokasi di Taman Kopo Indah (TKI) Margaasih, Ciwidey, Pangalengan, Kertasari, Majalaya dan Cileunyi. Pada kesempatan acara yang digagas Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tersebut, dirinya membagikan sticker yang mencatumkan sembilan kontak Pos Disdamkar, kepada awak media yang hadir.

Kawaludin juga menyebutkan nomor kontak kesembilan pos tersebut, yaitu Pos Soreang (022-5891113), TKI (022-54427065), Ciwidey (022-85922231), Pangalengan (022-45335327), Kertasari (085314009113), Ciparay (022-5951992), Majalaya (022-84222950), Cicalengka (022-7949113) dan Pos Cileunyi (022-63740019).

“Dengan bertambahnya jumlah pos kami, selain kesadaran melapor pada masyarakat meningkat, _respon time_ (waktu merespon) jajaran kami untuk sampai ke TK 65 (lokasi kebakaran yang dilaporkan) juga semakin tinggi. SPM (Standar Pelayanan Minimal) kami 15 menit, di tahun 2018 presentasinya hanya tercapai 66% dari total penanganan. Tetapi dengan penambahan jumlah pos, capaian SPM dibawah 15 menit ini meningkat menjadi 83%,” terangnya.

Selain pemadaman, petugas damkar juga melakukan penghitungan jumlah kerugian dan aset yang berhasil diselamatkan. Sepanjang tahun 2018 urainya, dari 313 penanganan kasus, kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 50 miliar dan nilai aset yang terselamatkan mencapai kisaran Rp. 257 miliar.

“Sedangkan pada 2019 ini berdasarkan laporan, tercatat kerugian mencapai lebih dari Rp. 25 miliar dan terselamatkan aset senilai kurang lebih Rp. 85 miliar,” ungkap Kawaludin.

351 kasus kebakaran sepanjang 2019, tambah Kawaludin, didominasi oleh rumah tinggal sebanyak 128, 16 gudang, 34 pabrik dan lainnya seperti kendaraan, gudang rongsokan, lahan semak belukar dan juga hutan mencapai 173 kali kejadian. Selain kebakaran, beberapa laporan warga terkait permintaan evakuasi dan penyelamatan juga ditangani pihaknya. Tercatat pula sebanyak 209 kasus, antara lain evakuasi hewan, orang tenggelam, sarang tawon, pohon tumbang dan kasus penyelamatan lainnya.

“Total armada kami yang beroperasi berjumlah 18 unit. Terdiri dari 2 mobil tanki, 4 mobil pompa jepang dan lainnya mobil pancar biasa serta mobil rescue. Jumlah ini masih sangat kurang, idealnya harus ada 11 WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), 1 WMK itu minimal 1 pos, 1 pos idealnya 2 mobil. Di mako (Pos Soreang) minimal 10 mobil, ditambah di pos rata-rata 2 mobil berarti ada 20 mobil, tentunya kita masih banyak kekurangan armada dan personil,” ucapnya.

Untuk tahun 2020, pihaknya tengah berupaya mendapatkan tambahan fasilitas pelayanan. Di antaranya penambahan pos di wilayah tengah (Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Pameungpeuk. “Tahun 2020 kita akan bangun pos di Baleendah. 1 pos itu berarti satu sistem, mulai dari infrastruktur gedung, unit kendaraan, personil dan juga biaya serta kelengkapan operasionalnya,” lanjut Kawaludin.

Dengan segala keterbatasan sejak awal dibentuk pada tahun 2017 lalu, pihaknya senantiasa melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Panca Dharma (Lima Pengabdian). Di antaranya Melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya kebakaran, Melakukan pemadaman sekuat, secepat, seoptimal dan seefisien mungkin dan Melakukan operasi penyelamatan.

“Selanjutnya, Melakukan upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran, membantu operasi pemadam kebakaran dan meminimalisasi kerugian yang terjadi jika ada kebakaran. Yang terakhir, yaitu Penanganan bahan beracun dan berbahaya. Bahkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) menjadikan kami tim inti, manakala ada tindakan terorisme yang menggunakan bahan KBRN (Kimia, Biologi, Radioaktif/racun, Nuklir),” paparnya.

Terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dini kebakaran, pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan. Di antaranya penyuluhan/sosialisasi, pelatihan keterampilan, edukasi anak usia dini, pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL), dan kegiatan inspeksi dan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.

“Sampai Agustus 2019, sebanyak 2.238 warga telah mendapatkan edukasi/penyuluhan/pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Antara lain di Puskesmas (368 orang), industri (342 orang), TK/RA/PAUD (1.160 orang), desa/kecamatan (270 orang), sekolah/universitas (33 orang) dan rumah sakit (65 orang),” urai Kadisdamkar.

Edukasi, sosialisasi dan pelatihan tersebut, senantiasa dilakukan pihaknya sebagai upaya preventif (pencegahan) untuk meminimalisir angka kejadian kebakaran. “99% kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia. Jadi kami akan terus berupaya memberikan edukasi, agar masyarakat mengetahui apa-apa saja yang bisa menyebabkan kebakaran, dan bagaimana penanganan dini saat kebakaran itu terjadi,” pungkas Kawaludin.

Sumber: Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Bupati Bandung H. Dadang M Naser, S.H., S.I.P., M.I.P meminta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Untuk mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa