Evaluasi Implementasi Bangub, Dorong Pemerataan Pembangunan Jabar
Upaya mendorong pemerataan pembangunan, Jajaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke
Kabupaten Bandung, dalam rangka mengevaluasi implementasi Bantuan
Gubernur (Bangub).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos.,MM
mengungkapkan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap
pembangunan yang dibiayai dari Bangub, progres, sekaligus menjaring
masukan dari beberapa Perangkat Daerah (PD).
“Kita akan inventarisir laporan dari Kabupaten Kota secara menyeluruh,
yang dibiayai Bangub. Apakah tepat sasaran, cukup koordinasi,
penyerapannya seperti apa, dan progresnya bagaimana. Semua hal itu
akan menjadi catatan kami di Badan Anggaran, untuk pembangunan yang
merata di Jabar,” ucap ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut dia mengatakan, evaluasi tersebut juga akan memastikan
bagaimana Kabupaten/ Kota bisa mengimplementasikan program dan
kegiatan Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya mengenai kebermanfaat
Bangub terhadap masyarakat.
“Kab. Bandung tahun 2016 mendapat Bangub sebesar Rp. 181 miliar,
terealisasi 96,99% dan tahun 2017 sebesar Rp. 137 miliar dengan
perubahan Bangub menjadi Rp. 147 miliar. Dalam hal ini terjadi
penurunan Bangub untuk Kabupaten Bandung, artinya sudah terjadi
pertumbuhan ekonomi juga bantuan dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Ineu Purwadewi juga mengevaluasi mengenai ketepatan waktu secara
perencanaan, untuk program pembangunan yang akan dilakukan Kabupaten/
Kota se Jawa Barat. Untuk itu dia berharap, walau tahun politik,
pembangunan untuk masyarakat tetap berjalan dengan penuh
tanggungjawab.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung Yudhi Haryanto, SH,SP.1, berdasarkan diskusi yang disampaikan
Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bappeda, BKPPD, BPBD, dan Dinas
Perkimtan, terangkum masukan dan usulan terkait pembangunan di
Kabupaten Bandung.
“Dalam diskusi, ada masukan mengenai beberapa infrastruktur yang
menunjang exit tol Soroja untuk aksesibilitas masyarakat, Gedung
Diklat, sarana Pos Penyuluh, penyelesaian persoalan Rutilahu di
Kabupaten Bandung serta komprehensivitas penanganan banjir, sampah,
dan penyelamatan Citarum dengan berbagai wilayah,” ucap Yudhi.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten
Bandung Ir.H. Sofian Nataprawira,MP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar
Drs.H.Ade Barkah Surachman, IR.Irfan Suryanagara, Ketua Komisi IV DPRD
Jabar H.Ali Hasan, anggota Bangar DPRD Jabar serta seluruh Kepala
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung