Dinas Kependudukan dan catatan Sipil

Senin, 15 Mei 2017

®

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Berikut adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :


1. Informasi tentang profil Badan Publik :
Tahun 2016

  1. Tugas Pokok dan Fungsi, 2016
  2. Visi dan Misi, 2016
  3. Struktur Organisasi, 2016

Tahun 2015

  1. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2015)
  2. Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2015)
  3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2015)
  4. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  5. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Eselon II

Tahun 2014

  1. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi
  2. LHKPN (1)
  3. LHKPN (2)


2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan :
Tahun 2016

  1. Progam Kerja dan Rencana Aksi, 2016
  2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2016


Tahun 2015

  1. Agenda Kegiatan, (2014), (2015)
  2. Rekap Progam Kerja dan Kegiatan, (2014), (2015)
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2015)


Tahun 2014
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Rekap Program dan Kegiatan 2014
- Agenda Kegiatan 2014

3. Ringkasan informasi tentang kinerja :

Tahun 2015

- Rekap Laporan Triwulan, (2015)
- Rekap Laporan Tahunan, (2015)

  1. Cover Laporan Tahunan
  2. Daftar Isi
  3. BAB I Pendahuluan
  4. BAB II Program Kerja
  5. BAB III Anggaran Realisasi Pendapatan Dan Belanja
  6. BAB IV Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasilnya
  7. BAB V Permasalahan Dan Upaya Pemecahan Masalah
  8. BAB VI Kesimpulan Dan Saran

- Renja Form Pengendalian, (2015)
- Renja Laporan, (2015)

  1. Renja (cover), (2015)
  2. Renja (daftar isi), (2015)
  3. Renja (BAB I Pendahulan), (2015)
  4. Renja (BAB II Evaluasi), (2015)
  5. 4.1. Lampiran Bab II Renja, (2015) (T2.1)
  6. 4.2. Lampiran Bab II Renja, (2015) (T2.2)
  7. Renja (BAB III Tujuan Sasaran Progam dan Kegiatan), (2015)
  8. 5.1. Lampiran Bab III Renja, (2015) (T3.3)
  9. Renja (BAB IV), (2015)

- Renstra, (2015)

Tahun 2014

- Renstra 1 2014
- Renstra 2 2014
- Renstra 3 2014
- Renstra 4 2014
- Renstra 5 2014
- Renja Form Pengendalian 2014
- Renja Laporan 2014 1
- Renja Laporan 2014 2
- Renja Laporan 2014 3
- Renja Laporan 2014 4
- Renja Laporan 2014 5
- LAKIP 2014 1
- LAKIP 2014 2
- REKAP LAP TRI 1&2 2014
- REKAP LAP TAHUNAN 2013

4. Ringkasan laporan keuangan :

Tahun 2015

- Ringkasan RKA SKPD, (2015)
- Ringkasan DPA SKPD, (2015)
- Laporan Realisasi Anggaran SKPD, (2015) (PERUBAHAN)
- Neraca SKPD, (2015)
- RUP SKPD, (2015)
- Daftar Pengadaan Barang Habis Pakai, (2015)
- Invetaris Barang, (2015)

Tahun 2014

a. Ringkasan RKA SKPD
- Ringkasan RKA SKPD
a) File RKA 1
b) File RKA 2
- Ringkasan RKA SKPD TA. 2013
a) File RKA TA.2013 (1)
b) File RKA TA.2013 (2)
c) File RKA TA.2013 (3)
- Ringkasan RKA SKPD TA. 2014
b. Ringkasan DPA SKPD
- Ringkasan DPA SKPD
a) File DPA 1
b) File DPA 2
c) File DPA 3
- Ringkasan DPA SKPD TA. 2013
a) File DPA TA. 2013 (1)
b) File DPA TA. 2013 (2)
c) File DPA TA. 2013 (3)
- Ringkasan DPA SKPD TA. 2014
a) File DPA 2014
c. Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA)
d. Neraca SKPD
- Neraca SKPD (1)
- Neraca SKPD (2)
- Neraca SKPD 2014 (1)
- Neraca SKPD 2014 (2)
e. RUP SKPD 2014
f. Daftar Inventaris Barang SKPD

5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik :

- Grafik Laporan Pelayanan Informasi Publik, (2015)
- Laporan Pelayanan Informasi Publik, (2015)

6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik :

- Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010

7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik :

  1. Format 1 Formulir Permohonan Informasi
  2. Format 1 Formulir Permohonan Informasi Dibalik Form
  3. Format 2 Register Permohonan Informasi Publik
  4. Format 3 Pemberitahuan Tertulis
  5. Format 4 Tanda Bukti Penerimaan Salinan Informasi
  6. Format 5 Surat Keputusan PPID Utama tentang Penolakan Permohonan
  7. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan :

9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;

10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dinas Industri dan Perdagangan Jabar, Dinas Perdagangan dan Industri (Disperin) Kabupaten Bandung d
Sedikitnya 21 Perusahaan penghasil limbah di Kabupaten Bandung, sudah menerima sanksi administ