Bupati : ‘Tetap Fokus Pada Lima Prioritas Pembangunan dan Kesampingkan Ego Sektoral’

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, S.H, S.Ip, M.Ip meminta jajaran
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mewujudkan 5 (lima)
prioritas pembangunan secara komprehensif dengan mengesampingkan ego
sektoral.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2018 di
Gedung Mohamad Toha Soreang, Rabu (14/3).

“Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung masih terfokus pada lima
prioritas pembangunan. Bagaimana SDM ditata dan dikelola dengan lebih
baik, Infrastruktur diperkuat, daya saing perekonomian lebih
ditingkatkan, memperkuat bidang pangan agar tidak ada masyarakat yang
gizinya buruk serta masih yang terberat adalah sektor pembangunan
lingkungan yang tetap fokus pada Program Citarum Harum dan Bersih
Sampah 2020,” ucap bupati.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga berharap Perangkat
Daerah (PD) senantiasa berkoordinasi dengan semua stake holder,
komunitas dan masyarakat dalam gerakan Sabilulungan Seribu Kampung.

“Koordinasikan terus dengan semua stake holder, komunitas dan
masyarakat agar bahu membahu menjaga kampung, supaya kampungnya
sejahtera bebas narkoba, bersih sampah, berwawasan lingkungan, tidak
ada pangangguran, aman, hijau dan lestari. Adapun eksisting
pembangunan Bandung 1000 Kampung, harus ada intervensi misalkan dalam
sanitasi, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijaunya, pembinaan UKM,
BUMDes, dan itu semua akan komprehensif bila ditopang oleh berbagai
bidang dalam Perangkat Daeraah dan seluruh stake holder yang ada,”
urai Dadang Naser.

Terkait ketahanan pangan, zona hijau dalam tata ruang menurutnya sudah
seimbang namun alih fungsi lahan dalam program sejuta rumah tetap
harus memperhatikan ruang hijaunya. Sementara untuk zona lainnya, Dia
menegaskan, sudah dievaluasi dan disegmentasi oleh pusat dan provinsi.

“Zona hijau sudah seimbang, tapi adanya alih fungsi lahan dalam
program sejuta rumah harus tetap memperhatikan ruang hijau, harus ada
sumur resapan, ada danau yang nanti bisa dimanfaatkan agar pangan di
kampung itu kuat. Segmentasi lahan sudah dievaluasi oleh pusat dan
provinsi, itu sudah mulai berjalan, seperti zona abu untuk industri,
zona merah untuk pertumbuhan perdagangan dan pertokoan, zona kuning
untuk perumahan dan home industry, dan tadi zona hijau untuk perhutani
sehingga lahan kritisnya diperbaiki,” tambah Dia.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Ir. H. Ernawan Mustika, M.Si, dalam laporan hasil Musrenbang
memaparkan Proyeksi rincian pendapatan rancangan RKPD (Rencana Kerja
Pembangunan Daerah) 2019.

“Proyeksi total pendapatan sebesar Rp. 3,8 triliun, terdiri dari PAD
(Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 833,3 miliar, Dana Perimbangan
2,3 triliun, pendapatan lain-lain yang sah Rp. 648,7, belanja Rp. 4,2
triliun, belanja tidak langsung Rp. 2,4 triliun, belanja langsung Rp.
1.7 triliun, defisit Rp. 473 miliar. Untuk defisit ini ditutup melalui
pembiayaan sehingga kondisi neraca pada saat ini sudah balance,” papar
Kepala BAPPEDA.

Dari proporsi belanja langsung dalam rancangan awal RKPD 2019,
lanjutnya, dialokasikan untuk pagu kewilayahan, pagu sektoral dan pagu
rutin.

“Alokasi untuk pagu kewilayahan sebesar Rp. 361.4 miliar, pagu
sektoral sebesar Rp. 1.1 triliun dan pagu rutin sebesar Rp. 229
miliar. Pagu kewilayahan 2019 ini terdapat kenaikan dari tahun lalu
sebesar Rp. 22,4 miliar,” terang Ernawan.

Terkait usulan di luar APBD Kabupaten Bandung, Dia menambahkan,
terdapat usulan yang ditujukan kepada APBD Provinsi dan APBN.

“Untuk APBD Provinsi ada beberapa usulan, pertama Pembangunan SMA/SMK
negeri di kecamatan yang belum ada SMA/SMKnya, pembangunan jalan
menuju Obyek Wisata Tebing Keraton, perbaikan daerah irigasi Ciherang,
peningkatan rasio elektrifikasi, pengembangan Stadion Si Jalak Harupat
berupa tutup tribun, pembangunan layanan satu pintu terpadu TKI
(Tenaga Kerja Indonesia), lanjutan pembangunan gedung rawat inap RSUD
Cicalengka, pembangunan gedung arsip pelayanan Disdukcapil,
pembangunan layanan terpadu penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat,
serta pembangunan gedung diklat untuk ASN,” lanjutnya.

Sedangkan untuk APBN, Dia mengatakan ada beberapa usulan yaitu
pembangunan fly over di Rancaekek, program-program penunjang program
Citarum Harum, pembangunan jalan lingkar Cileunyi, pemberdayaan
pekarangan model perumahan pangan pokok lokal, sistem pembenihan
holtikultur, peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, pengadaan
sarpras LPH, pengembangan gedung science center, pengembangan gedung
tourism command center, pengembangan gedung convention center, dan
penataan curug cinulang serta obyek wisata lainnya.

“Disamping kegiatan APBN, APBD Kabupaten dan APBD Provinsi, kami juga
merancang program kegiatan yang didorong untuk dibiayai melalui
mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun
program-program atau kegiatan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial
BKPP Wilayah 4 Priangan (mewakili Gubernur Jabar) Tito Suharwanto,
S.Pd, S.Ip, M.Si, Anggota DPRD Provinsi Jabar H. Hilman, Ketua DPRD
Kabupaten Bandung Ir. H. Anang Susanto, Kajari Bale Bandung Toto
Sucasto, S.H, M.H, Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung Siti Suryati,
S.H, M.H, M.M, Danskadik 203 (mewakili Danlanud Sulaiman) Letkol. Lek.
Supriyadi, mewakili Dandim 0609 Mayor Tri Harbusania, S.E, M.M,
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP,
Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, para camat serta para
akademisi dari ITB, UNPAD, UIN Sunan Gunung Djati dan UNNUR.