Bupati : “Kombinasi quick respon pemerintah dan kewaspadaan masyarakat, jadi kunci utama”

Rabu, 14 November 2018

Pemkab Bandung Upayakan Penanganan Komprehensif

Sebagai salah satu daerah rawan bencana, Kabupaten Bandung saat ini berada di peringkat ke 12 berdasarkan Indek Rawan bencana tingkat Provinsi Jawa Barat dan ke 155 tingkat nasional.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH,S.Ip.,M.Ip meminta seluruh elemen pemerintahan, untuk memperhatikan peringatan dini bencana, penanganan yang komprehensif sekaligus edukasi bencana khususnya di Kabupaten Bandung. "Saya menginginkan seluruh jajaran pemerintah agar sistem peringatan dini, edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana betul-betul diperhatikan di seluruh daerah rawan bencana di Kabupaten Bandung," ujar Bupati disela-sela peninjauan danau retensi Cieunteng Kecamatan Baleendah, Selasa (13/11/2018).

Dia mengatakan, pemerintah sudah memiliki peta rawan bencana. Artinya, tidak sulit untuk menciptakan daerah yang siaga menghadapi bencana. “Sebetulnya sistem PB (penanggulangan bencana) di kita sudah komprehensif, ada regulasi yang mengatur siapa berbuat apa dengan mekanisme sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing instansi berikut pengaturan soal pendanaan PB hingga pasca,” paparnya.

Dalam penanganan PB, selain sinergitas antar Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkab Bandung lanjut Bupati, diharapkan juga ada kombinasi dan kolaborasi respon cepat tanggap PD dengan kewaspadaan masyarakat. “Harus dikombinasikan quick responnya pemerintah dengan kewaspadaan masyarakat saat bencana tiba, khususnya di daerah rawan bencana. Meski bencana itu tidak ada yang tahu kapan terjadi, minimal dengan kolaborasi itu, kita bisa meminimalisir resiko, dampak dan kerugiannya,” imbuh Bupati Dadang Naser.

Selain itu, dia berharap dalam penanganan banjir Bandung Selatan yang sudah menjadi langganan di Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang, akan terbangun sinkronisasi program yang berasal dari lintas instansi pemerintahan Bandung Raya, sesuai dengan Peraturan Presiden tentang cekungan Bandung.

“Saya yakin semua sudah berupaya dengan programnya masing-masing. Nah kalo ini disinkronkan program dan anggarannya tentu penanganan banjir di Bandung Selatan setidaknya akan saling mendukung. Seperti pembangunan danau retensi di Cieunteng Baleendah yang dilakukan Kementrian PUPR, program untuk sungai Citarum oleh BBWS juga intervensi Citarum Harum sebagai program nasional,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Akkhmad Djohara menjelaskan, sejak tahun 2013 pihaknya sudah mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) Bandung nomor 23 tahun 2013 tentang Pembangian Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dalam Penangguangan Bencana.

“Bukan hanya PD yang memiliki tanggung jawab dan fungsi PB di Kabupaten Bandung, tapi lintas sektoralpun ikut terlibat sebagai eksekutor teknis di lapangan dalam melakukan penanganan, mulai dari perencanaan program PB, penganggaran, pelaksanaan. Selain itu karena fungsi BPBD adalah koordinasi dan komando, maka kita bertanggungjawab untuk mengkoordinir elemen mana saja yang dilibatkan sesuai dengan Perbup 23 tahun 2013 tadi,” ucap Akhmad Djohara.

Mengenai kejadian banjir yang saat ini melanda Bandung Selatan Kalak mengungkapkan, di 3 kecamatan yakni Baleendah, Bojongsoang dan Dayeuhkolot, banjir sudah menggenangi sekitar 350 rumah, 9 sekolah dan 25 tempat ibadah. “ Kalau berdasarkan assesmen satgas di lapangan, kita catat 136 KK, 441 jiwa sudah mengungsi di 9 titik tempat pengungsian,” paparnya.

Sampai saat ini tambahnya, sekitar 50 personil BPBD disiagakan di posko Gedung Inkanas secara bergiliran, ditambah personil Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOPS) yang seluruhnya siaga 24 jam. “Hari ini juga kita lakukan rakor bersama beberapa pihak, terkait penetapan status darurat bencana banajir dan longsor di Kabupaten Bandung,” tutup Akhmad.

Sumber : Humas Pemkab Bandung

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup