2.500 Kepala Keluarga Terancam Bencana

Kamis, 21 Februari 2008

Sofyan mengatakan, potensi banjir, tanah longsor, dan kekeringan di Kabupaten Bandung masih tinggi walaupun sejauh ini tidak ada kejadian bencana alam yang besar. Seluruh elemen masyarakat harus sadar akan potensi bencana di wilayah mereka masing-masing.

Berdasarkan data dari PMI Kab. Bandung, terdapat 14 kecamatan yang terancam banjir dan 360 desa yang rawan longsor. Selain dua bencana itu, di Kab. Bandung juga, kerap terjadi angin puting beliung. Total terdapat 114 titik rawan bencana di Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat.

Menurut Sofyan, pada tahun 2001, luas lahan kritis di Kab. Bandung mencapai 30.000 hektare. Namun, dengan berbagai program pemerintah, seperti gerakan rehabilitasi lahan, luas lahan kritis berhasil direduksi. Ia mengatakan, pepohonan yang sudah ditanam di lahan kritis, tingkat keberhasilannya mencapai 70%. Namun, keberhasilan pertumbuhannya masih harus terus dipantau.

Mengutip data Perhutani, saat ini, perambah hutan di Kab. Bandung sudah mencapai nol persen. Hilangnya perambah hutan itu sangat luar biasa, mengingat pada 2001 jumlah perambah hutan di Kabupaten Bandung mencapai 38.000 kepala keluarga.

Ketua PMI Kab. Bandung, Dr. Sukma Hadi Tawaf mengatakan, program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang dilakukan baru bisa mencakup tiga daerah, yaitu Desa Baros, Desa Batukarut, dan Kel. Pasawahan. Namun, Palang Merah Denmark sudah menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang kerja sama itu.

Program itu mengutamakan partisipasi masyarakat. Mereka harus melakukan kajian swadaya tentang apa yang mereka butuhkan, termasuk skema anggarannya. Kemudian, hasil kajian diberikan kepada Pemkab Bandung, PMI Kabupaten Bandung, dan Palang Merah Denmark. Sebesar 60% dari total anggaran dibiayai Palang Merah Denmark, 40% merupakan swadaya masyarakat, serta bantuan Pemkab Bandung. Kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada penghijauan, pembangunan bronjong, juga pengadaan air bersih.
Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Kamis 21 Februari 2008
BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup