PNS Berhak Bunga Rendah Bank Jabar

Selasa, 12 Februari 2008

Demikian dikatakan anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi Golkar, Tb. Radithya di Soreang, Senin (11/2). Ia mengatakan, saham yang dimiliki Pemkab Bandung di Bank Jabar cukup besar, yaitu 9,94% dan menjadi pemegang saham terbesar untuk tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Barat dan Banten. Kepemilikan saham tersebut terkait dengan penyertaan modal yang diberikan Pemkab Bandung ke Bank Jabar sebanyak Rp 120,2 miliar (per September 2006), dibanding daerah lain yang juga memberikan penyertaan modal, Pemkab Bandung yang terbesar.

Dikatakan anggota Komisi B ini, dengan penyertaan modal sebesar itu, seharusnya sektor riil di Kab. Bandung lebih diperhatikan. Namum kenyataannya lebih banyak digunakan untuk kredit konsumtif PNS dan guru. Sekitar 80% PNS dan guru yang bekerja di Kab. Bandung menjadi target kredit ini, kalaupun ada yang digunakan untuk kredit produktif, jumlahnya masih jauh dibanding dengan kredit konsumtif.

Ia menambahkan, dengan kredit konsumtif yang diberikan kepada para PNS dan guru dengan suku bunga 9-11% flat tersebut, dibanding dengan fasilitas serupa dari bank lain, cukup besar. Suku bunga untuk kredit yang diberikan kepada PNS dan guru tersebut hendaknya bisa lebih kecil lagi karena bank-bank swasta, ada yang berani memberikan lebih rendah dari itu. Dengan kredit yang diberikan kepada PNS dan guru, bank tidak berisiko karena dipotong langsung dari gaji mereka, sebaiknya dengan tanpa risiko tersebut juga bisa dibalas dengan turunnya suku bunga.

Radithya menilai, kondisi ini sungguh kurang adil jika melihat kondisi bunga Bank Indonesia rate pada bulan Februari sebesar 8% efektif. Kredit bagi PNS dan guru ini tidak sedikit yang berjangka panjang dan pasti akan memberatkan karena tidak sedikit pula gaji yang dibawa jauh dari harapan.

Dengan keadaan tersebut, lanjutnya, sangat pantas apabila mulai sekarang Bank Jabar dapat memberikan kado indah untuk PNS dan guru, khususnya yang berada di Kab. Bandung. Di samping itu bank bisa melakukan fungsinya sebagai intermediasi untuk menghidupkan sektor-sektor produktif yang ada.

Sumber : Harian Umum Galamedia, Selasa 12 Februari 2008

BERLANGGANAN
BERITA LAINNYA
Dalam menerapkan Program “Bandung 1000 Kampung”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung m
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabup